Minggu, 19 Mei 2024
spot_img
spot_img
BerandaBeritaTimpora Papua Barat Sinergi Penegakan Hukum Orang Asing

Timpora Papua Barat Sinergi Penegakan Hukum Orang Asing

spot_img

Manokwari-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Papua Barat melalui Divisi Keimigrasian mengelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Tingkat Provinsi Papua Barat, pada Kamis (4/3/2021).

Kepala Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Slamet Prihantara menekankan bahwa keberadaan Orang Asing di Indonesia harus berpedoman pada aspek manfaat dan Keamanan.

“Dalam Pelaksaan tugas pengawasan orang asing terkandung dua hal yang senantiasa harus dijadikan pedoman dalam menilai dan mengukur keberadaan dan kegiatan orang asing. Yaitu manfaat untuk kesejahteraan rakyat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia,” pungkasnya.

“Serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban,” tambahnya lagi.

Slamet Prihantara  meneruskan, bahwa tugas kepentingan nasional yang begitu luas tentunya tidak dapat dijalankan secara optimal, tanpa adanya koordinasi dalam bentuk bantuan dan kerja sama dari  beragam instansi.

“Terkait melalui wadah Timpora Tingkat Provinsi Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat,” sambungnya.

Kepala Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Slamet Prihantara berharap melalui Rapat Koordinasi Timpora dapat memberikan rekomendasi kepada pimpinan dari masing-masing kementerian atau lembaga sebagai tidak lanjut dari diskusi yang telah dilakukan ini.

“Bahwa orang asing setelah melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi menjadi tugas bersama kementerian atau lembaga sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dalam penegakan hukum,” ungkapnya.

Tak ayal, pengawasan juga tentu bisa dilakukan oleh setiap kementerian atau lembaga dan Pemerintah Daerah.

Sementara itu,  Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kemenkumham Papua Barat, Buono Adi Sucipto menyebutkan, bahwa tujuan dari rapat koordinasi ini yaitu untuk meningkatkan kolaborasi antara Kanwil Kemenkumham Papua Barat dengan instansi terkait penegakan hukum atas orang asing.

“Dalam upaya pengawasan orang asing untuk menciptakan sinergitas yang optimal baik secara internal maupun eksternal,” ucapnya.

“Seperti provinsi Papua Barat yang banyak destinasi wisata, tentu ini banyak mengundang orang asing untuk berkunjung,” tambahnya. (Citra)

spot_img
- Advertisment -spot_img

TERPOPULER

KOMENTAR TERBARU