Jakarta – Tenaga Ahli Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ir. Adhi Dwiari, S.T., menegaskan pentingnya pemanfaatan data yang akurat dan mutakhir dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Webinar Ketenagakerjaan bertajuk “Optimalisasi Pemanfaatan Data Sakernas untuk Kebijakan Ketenagakerjaan” yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Rabu (9/9/2026).
Dalam webinar tersebut, Adhi mengatakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dari Badan Pusat Statistik (BPS) tidak sekadar menjadi angka statistik, tetapi merupakan instrumen penting bagi pemerintah dalam merespons dinamika pasar kerja yang terus berkembang.
“Kami di Kementerian Ketenagakerjaan memandang data Sakernas sebagai komoditas strategis bernilai tinggi. Di tengah pergeseran tren industri global, kita tidak bisa lagi merumuskan kebijakan hanya berdasarkan asumsi. Integrasi data yang matang dari BPS ini menjadi fondasi utama kami untuk menyusun intervensi program yang presisi, menekan angka pengangguran, serta memitigasi ketidaksesuaian (mismatch) keterampilan tenaga kerja di era transformasi digital,” ujar Adhi.
Menurutnya, sinkronisasi data dengan kebutuhan pasar kerja perlu diperkuat agar berbagai program peningkatan kompetensi, seperti pelatihan vokasi dan upskilling, dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan industri.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan anggaran negara yang dialokasikan bagi program ketenagakerjaan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kompetensi dan penyerapan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja lokal.
Webinar yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube BarenbangNaker tersebut dibuka Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Adhi juga menyatakan kesiapan jajaran Wakil Menteri Ketenagakerjaan untuk mengawal pemanfaatan data ketenagakerjaan secara lintas sektoral, termasuk memperkuat kolaborasi internasional dengan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).
Melalui webinar tersebut, Adhi berharap seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pelaku industri, semakin mengedepankan pola pikir berbasis data dalam merumuskan kebijakan dan program ketenagakerjaan.
“Dengan demikian, kita dapat menciptakan iklim ketenagakerjaan Indonesia yang lebih inklusif, adaptif dan berdaya saing,” pungkasnya. (Sal)
