Oleh: Mario Hulu
PERGANTIAN Menteri Keuangan selalu menjadi momentum penting bagi perekonomian Indonesia. Menteri Keuangan bukan sekadar pejabat yang mengelola penerimaan dan belanja negara. Ia berada di salah satu posisi paling strategis dalam menentukan bagaimana APBN digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan, sekaligus menjaga kredibilitas keuangan negara.
Karena itu, hadirnya Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan membawa satu modal penting: pengalaman panjang yang tidak dibangun dalam waktu singkat.
Suahasil bukan sosok yang baru mengenal kebijakan ekonomi ketika memasuki pemerintahan. Ia datang dari dunia akademik ekonomi. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia, kemudian meraih gelar Master of Science dari Cornell University dan Ph.D. di bidang ekonomi dari University of Illinois at Urbana-Champaign. Ia juga telah lama berkiprah sebagai akademisi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan memperoleh gelar Guru Besar pada 2009.
Latar belakang tersebut penting karena kebijakan fiskal pada dasarnya membutuhkan kemampuan untuk melihat persoalan ekonomi secara menyeluruh. Keputusan mengenai pajak, belanja negara, subsidi, defisit, pembiayaan, perlindungan sosial, hingga investasi pemerintah tidak berdiri sendiri. Semuanya saling berkaitan dan berdampak terhadap masyarakat serta dunia usaha.
Dari ruang akademik ke ruang perumusan kebijakan
Yang menarik dari perjalanan Suahasil adalah pertemuan antara akademisi dan pembuat kebijakan.
Sebelum menjadi Menteri Keuangan, ia telah terlibat dalam berbagai pekerjaan yang berkaitan langsung dengan kebijakan ekonomi dan fiskal. Ia pernah menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal, Koordinator Kelompok Kerja Kebijakan di TNP2K, anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional, hingga kemudian dipercaya memimpin Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.
Pada 2015 Suahasil mulai menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan pada 2016 dikukuhkan sebagai Kepala BKF. Dalam posisi tersebut, ia berada di salah satu pusat penting perumusan kebijakan fiskal Indonesia. Kementerian Keuangan sendiri menggambarkan BKF sebagai unit yang memiliki peran penting dalam pengembangan pemikiran dan kebijakan fiskal.
Dengan demikian, pengalaman Suahasil tidak hanya berada pada tahap implementasi kebijakan. Ia juga memiliki pengalaman dalam menganalisis, merumuskan, dan mengawal kebijakan ekonomi negara.
Inilah salah satu alasan mengapa pergantian Menteri Keuangan kali ini menarik perhatian.
Pengalaman lintas pemerintahan
Suahasil juga memiliki pengalaman bekerja dalam lebih dari satu periode pemerintahan.
Setelah memimpin BKF, ia dipercaya menjadi Wakil Menteri Keuangan pada 2019 dan kemudian kembali menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih sejak 2024. Pada 14 September 2026, Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
Pengalaman lintas pemerintahan tersebut memberikan pemahaman terhadap kesinambungan kebijakan fiskal. Hal ini juga menjadi perhatian sejumlah pengamat ekonomi. Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal, misalnya, menilai pengalaman dan latar belakang pendidikan Suahasil relevan dengan tanggung jawab sebagai Menteri Keuangan, terutama karena ia telah terlibat dalam pengelolaan kebijakan fiskal pada beberapa periode kepemimpinan.
Artinya, Suahasil memasuki jabatan Menteri Keuangan dengan pengetahuan mengenai bagaimana kebijakan fiskal dirancang sekaligus bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dalam pemerintahan.
APBN bukan sekadar angka
Tantangan terbesar Suahasil ke depan adalah memastikan APBN tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen negara.
APBN harus diterjemahkan menjadi manfaat yang dirasakan masyarakat: pelayanan publik yang lebih baik, perlindungan sosial yang tepat sasaran, pembangunan infrastruktur, penguatan pendidikan dan kesehatan, dukungan terhadap produktivitas, serta stabilitas ekonomi.
Dalam sebuah kuliah umum di FEB UI pada April 2026, Suahasil menjelaskan bahwa kebijakan fiskal merupakan instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif. Ia juga menekankan fungsi APBN sebagai instrumen untuk menghadapi berbagai guncangan ekonomi.
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa fiskal tidak semata-mata dipahami sebagai urusan penerimaan dan pengeluaran negara. APBN ditempatkan sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas, pertumbuhan, dan perlindungan masyarakat.
Menjaga disiplin, tanpa kehilangan keberpihakan pada pembangunan
Tantangan berikutnya adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kesehatan fiskal.
Pada 2026, Suahasil menyampaikan pentingnya menjaga defisit anggaran secara hati-hati di bawah 3 persen PDB. Pada saat yang sama, ia menekankan bahwa kapasitas fiskal perlu diarahkan untuk mendukung produktivitas, infrastruktur, dan kualitas sumber daya manusia.
Di sinilah pengalaman seorang ekonom menjadi relevan.
Pemerintah membutuhkan ruang fiskal untuk menjalankan berbagai program. Namun ruang fiskal tidak tidak terbatas. Setiap tambahan belanja harus diperhitungkan terhadap penerimaan negara, pembiayaan, utang, stabilitas ekonomi, dan kemampuan APBN dalam jangka panjang.
Karena itu, pekerjaan Menteri Keuangan bukan sekadar mencari uang untuk membiayai program pemerintah. Pekerjaan yang jauh lebih besar adalah menentukan prioritas dan menjaga agar uang negara menghasilkan manfaat sebesar mungkin bagi masyarakat.
Harapan yang perlu dibuktikan
Pengalaman panjang tentu bukan jaminan bahwa seluruh kebijakan ke depan akan berhasil. Jabatan Menteri Keuangan menghadirkan tantangan yang jauh lebih besar dibandingkan posisi akademisi, Kepala BKF, ataupun Wakil Menteri.
Kondisi ekonomi global dapat berubah. Harga komoditas dapat bergejolak. Tekanan geopolitik dapat memengaruhi perdagangan dan investasi. Di dalam negeri, kebutuhan pembangunan terus meningkat sementara ruang fiskal harus tetap dijaga.
Karena itu, harapan terhadap Suahasil sebaiknya diletakkan pada sesuatu yang konkret: rekam jejak, kemampuan merumuskan kebijakan, konsistensi menjaga kredibilitas APBN, serta hasil kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ada alasan untuk melihat pergantian ini dengan optimisme yang terukur. Suahasil membawa kombinasi pengalaman sebagai akademisi ekonomi, perumus kebijakan fiskal, Kepala BKF, dan Wakil Menteri Keuangan. Rekam jejak tersebut membuatnya memahami kebijakan ekonomi bukan hanya dari buku teks, tetapi juga dari ruang perumusan kebijakan dan praktik pemerintahan.
Kini tantangannya adalah membuktikan pengalaman tersebut dalam keputusan-keputusan nyata.
Masyarakat tentu berharap Menteri Keuangan baru mampu menghadirkan APBN yang sehat, kredibel, transparan, sekaligus mampu menjawab kebutuhan rakyat. Dunia usaha membutuhkan kepastian. Pemerintah membutuhkan ruang fiskal. Masyarakat membutuhkan perlindungan dan kesempatan ekonomi.
Pada akhirnya, harapan terhadap Suahasil Nazara bukan semata-mata harapan terhadap seorang individu. Harapan itu adalah harapan agar kebijakan fiskal Indonesia semakin mampu menjembatani kepentingan negara, dunia usaha, dan masyarakat.
Dan ukuran keberhasilannya akan sederhana: seberapa jauh kebijakan ekonomi yang dirumuskan dan dijalankan mampu menjaga stabilitas, menciptakan pertumbuhan, dan menghadirkan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat Indonesia.
Penulis adalah Pemimpin Umum Media Online IntegritasNews.Com
