Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja di tengah ketidakpastian global.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia di Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, sinergi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat, baik secara bilateral maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Menurutnya, fokus utama koordinasi tersebut adalah memastikan sektor-sektor ekonomi terus bergerak sehingga mampu menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja.
“Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor riil, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja. Karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja,” ujar Suahasil.
Ia mengatakan, sinergi kebijakan juga diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi masyarakat.
Koordinasi Kemenkeu dan BI mencakup pengelolaan likuiditas, pembentukan suku bunga, hingga strategi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Terkait penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Suahasil menyebut langkah tersebut dilakukan secara terukur dengan koordinasi bersama Bank Indonesia dan bank-bank Himbara yang berada di bawah Danantara.
“Termasuk soal SAL yang ditempatkan di Bank Himbara, di dalam update APBN KiTA yang lalu telah kami sampaikan bahwa kita melanjutkan dengan cara yang sangat terukur dan dalam koordinasi yang sangat erat dengan Bank Indonesia dan juga dengan Bank-Bank Himbara yang ada di bawah Danantara,” katanya.
Dalam strategi pembiayaan APBN, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) juga terus dikoordinasikan dengan Bank Indonesia. Kebijakan tersebut mempertimbangkan kebutuhan kas pemerintah, kondisi pasar, biaya, risiko, serta kesinambungan fiskal.
Di sisi kebijakan fiskal, Kemenkeu menyatakan defisit APBN 2026 diarahkan tetap terkendali di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), melalui penguatan penerimaan dan penajaman belanja.
Sementara itu, Bank Indonesia terus mengoptimalkan instrumen kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5±1 persen pada 2026-2027.
Dalam rapat tersebut, Kemenkeu dan BI menyepakati lima pilar sinergi kebijakan. Pertama, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen fiskal dan moneter.
Kedua, memperkuat ketahanan sektor eksternal menghadapi gejolak global, baik dari sisi perdagangan internasional maupun aliran modal asing.
Ketiga, mengelola kecukupan likuiditas di pasar uang, perbankan, dan perekonomian. Keempat, memperkuat koordinasi pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID), termasuk implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Kelima, mendorong pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat transmisi kebijakan sekaligus memperluas sumber pembiayaan ekonomi.
Suahasil menegaskan, stabilitas sistem keuangan menjadi fondasi agar sektor keuangan tetap mampu menjalankan fungsi intermediasi secara sehat dan mendukung aktivitas ekonomi.
“Stabilitas adalah fondasi kita. Melalui KSSK bersama Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Danantara kita akan terus menjaga stabilitas sistem keuangan agar sektor keuangan kita mampu menjalankan fungsi intermediasi secara sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi kita,” pungkasnya dilansir dari laman kemenkeu.go.id. (Sal)
