Bandung-Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Barat Jabar) mendapat penguatan Reformasi Birokrasi dari Staf Khusus Bidang Keamanan dan Intelijen Krismono di Ruang Sahardjo, Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Jl. Jakarta No. 27, Bandung, Rabu (10/7/2024).
Krismono menggarisbawahi enam poin utama, termasuk menjaga nama baik Kemenkumham dan mendorong nilai-nilai dalam Tata Nilai PASTI. Dalam sesi yang dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Masjuno serta seluruh Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Struktural, Krismono juga menyoroti pentingnya profesi yang bermartabat dan integritas yang tak tergoyahkan dalam membangun citra positif Kemenkumham.
Tiga agenda utama yang disampaikan Krismono termasuk pencegahan pungutan liar dan narkoba, serta pentingnya implementasi tegas dalam reformasi birokrasi.
Krismono menekankan komitmen pada lima kunci keberhasilan Zona Integritas, yang mencakup pemimpin yang berkomitmen, program yang menyentuh masyarakat, serta manajemen media yang efektif.
Dalam penutupannya, Krismono menekankan pentingnya sinergi dalam mencapai tujuan mulia Kemenkumham, dengan menitipkan pesan kepada seluruh jajaran untuk tetap menjaga dan melestarikan kompaknya kerja sama di Jawa Barat. Krismono juga mengajak untuk menjadikan kritik sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai asas utama.
Ditambahkan pula, Krismono mengidentifikasi tiga kunci keberhasilan dalam pemasyarakatan yang, jika diterapkan dengan baik, dapat memastikan keberhasilan eliminasi hal-hal yang tidak diinginkan. Atas instruksi langsung Krismono, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan diharapkan untuk mengimplementasikan petunjuk ini hingga ke level pelaksana, untuk memastikan kualitas pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
Kegiatan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus meningkatkan standar pelayanan publik yang berkualitas, sebagai bagian dari upaya besar dalam mewujudkan visi Kemenkumham sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dan pelayanan yang adil bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. (Sal)
