Mamuju-Kantor Wilayah Kementterian Hukum dan HAM Sulawesi Barat (Kanwil Kemenkumham Sulbar) melaksanakan koordinasi penilaian kabupaten/kota Peduli HAM di Kabupaten Mamasa di Ruang Kepala Bagian Hukum Mamasa.
Koordinasi ini dipimpin Kepala Bidang HAM Kemenkumham Sulawesi Barat, Idris didampingi oleh sejumlah tim.
“Maksud dan tujuan koordinasi ini dalam rangka menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia periode 2021 – 2025; dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM,” ujar Idris.
Idirs mengaku pihaknya akan tersimpan mendorong Pemda Mamasa dalam meraih predikat Kabupaten/Kota Peduli HAMA tahun ini.
“Sehingga kehadiran Kemenkumham Sulbar ini sebagai persiapan pelaporan Aksi HAM B-04 tahun 2024 yg mana pada pelaporan ini diperpanjang sampai dengan tanggal 7 Mei 2024,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Sub Bantuan Hukum dan HAM Pemda Mamasa menyampaikan apresiasi atas kunjungan koordinasi yang dilakukan pihak Kemenkumham Sulbar.
Ia mengaku akan terus berupaya memenuhi pelaksanaan pelaporan B04 Aksi HAM, sehingga diharapkan kabupaten Mamasa Tahun ini juga memperoleh predikat Kabupaten Peduli HAM seperti yang diraih Tahun 2023 lalu.
Secara terpisah Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Pamuji Raharja menyebut jajarannya akan terus membangun koordinasi dalam rangka mendorong Pemda untuk meriah predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM.
“Untuk itu butuh dukungan dari seluruh pihak untuk terus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam meraih predikat tersebut,” pungkas salah seorang Kakanwil dibawah Kepemimpinan Menkumham, Yasonna itu, Sabtu (4/5/2024). Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Jokowi dalam memenuhi HAM seluruh masyarakat. (Sal)
