Bandung-Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) Masjuno, memimpin evaluasi pelaksanaan anggaran di jajarannya, Selasa (1/10/2024).
Didampingi pimpinan tinggi pratama, pejabat manajerial, serta pelaksana di Sub Bagian Keuangan dan BMN, Masjuno juga mengundang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari setiap satuan kerja di Jawa Barat melalui konferensi virtual pada aplikasi Zoom.
Dalam arahannya, Masjuno menekankan pentingnya persiapan menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang akan segera dilaksanakan. Jawa Barat, bersama dengan DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara, akan menjadi sampel pemeriksaan laporan keuangan.
Masjuno menggarisbawahi bahwa pemeriksaan interim atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2024 akan berlangsung dari Oktober hingga Desember. Oleh karena itu, setiap satuan kerja di Jawa Barat harus mempersiapkan data dukung yang diperlukan dengan baik, agar dapat mengantisipasi temuan yang berulang pada hasil pemeriksaan.
Selain itu, Masjuno memberikan sejumlah masukan penting bagi jajarannya dalam menghadapi pemeriksaan. Ia berharap pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK RI dapat berjalan lancar sesuai rencana.
Pada kesempatan itu, Masjuno juga memberikan apresiasi atas capaian prestasi Kanwil Kemenkumham Jabar dan sejumlah UPT di bawahnya. Beberapa penghargaan yang diraih antara lain:
1. Penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat atas kinerja terbaik dengan nilai IKPA sempurna (100) pada tahun anggaran 2023, yang diraih oleh:
Kanwil Kemenkumham Jawa Barat (408732)
Lapas Karawang (109104)
Rutan Garut (683394)
Lapas Sukabumi (404481)
Rutan Cirebon (404429)
2. Penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I atas peringkat IKPA terbaik untuk periode semester I tahun 2024 dengan kategori satker dengan pagu DIPA di atas Rp7 miliar hingga Rp30 miliar, yang diraih oleh: Kanwil Kemenkumham Jawa Barat (408736)
Masjuno juga menekankan pentingnya fokus pada pekerjaan yang dapat dikendalikan. “Penghargaan yang diraih adalah sesuatu yang tidak dapat dikendalikan, namun proses kerja kita harus fokus pada pekerjaan yang dapat dikendalikan dengan strategi kebijakan dan timeline yang jelas,” tegasnya.
Ia mengingatkan seluruh jajarannya untuk melakukan evaluasi secara mandiri, sehingga setiap kekurangan dapat segera diperbaiki, dan data dukung yang diperlukan dapat dilengkapi. “Lakukan pengawasan ketat, kendalikan pekerjaan dengan profesional, bukan berdasarkan suka atau tidak suka. Ukur kewajaran dalam WBK/WBBM karena yang utama adalah akuntabilitas,” ujarnya. (Sal)
