Mamuju-Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat (Kemenkumham Sulbar) Rahendro Jati memimpin Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi atas empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Sulawesi Barat.
Rapat tersebut bertujuan untuk mendengar kebutuhan hukum pemerintah daerah dan menentukan urgensi pembentukan produk hukum terkait.
Rahendro menekankan pentingnya proses pengharmonisasian untuk menghindari tumpang tindih antara peraturan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah atau peraturan setara.
Empat Raperda yang dibahas melibatkan aspek Penyelenggaraan Pesantren, Pembinaan Jasa Konstruksi, Penyelenggaraan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif, dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
Rapat dihadiri oleh berbagai pihak termasuk Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Sulawesi Barat, Kanwil Kemenag Provinsi Sulbar, dan perwakilan dari Biro Hukum Setda Provinsi Sulbar serta Kanwil Kemenkumham Sulbar.
Marasidin, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, secara terpisah menyatakan dukungan terhadap jajarannya dalam mewujudkan kualitas produk hukum yang mendukung Pemerintah Daerah.
Dukungan ini sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam hal pembentukan dan fasilitasi produk hukum, seperti yang diungkapkan oleh Yasonna, salah satu Kakanwil unit wilayah di bawah Menkumham Yasonna Laoly, di sela-sela waktunya. (Sal)
