Oleh: Dharmasena Wijanegara
Rencana pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk sisa masa jabatan 2024–2029 harus menjadi momentum penting bagi perjalanan pemerintahan nasional. Proses ini tidak boleh dipandang hanya sebagai agenda konstitusional untuk mengisi jabatan yang kosong, tetapi harus menjadi kesempatan untuk memastikan keberlanjutan pemerintahan yang efektif, solid, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat.
Panitia Ad Hoc MPR RI untuk Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia Sisa Masa Jabatan 2024–2029 yang dipimpin oleh Bambang Wuryanto dari Fraksi PDI Perjuangan sudah terbentuk dan akan mulai bekerja.
Di tengah proses tersebut, ada satu prinsip mendasar yang harus menjadi pertimbangan utama: Wakil Presiden yang terpilih harus mampu berjalan seiring dengan Presiden, memiliki kesamaan visi, serta mempunyai komitmen kuat untuk melaksanakan agenda dan janji politik pemerintahan.
Wakil Presiden Harus Menjadi Kekuatan Pendukung Presiden
Dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia, Wakil Presiden bukanlah figur yang berdiri sendiri. Wakil Presiden merupakan pendamping sekaligus pembantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) UUD 1945.
Oleh karena itu, sosok yang akan mengisi jabatan Wakil Presiden harus memiliki keselarasan pandangan, orientasi kebijakan, serta komitmen terhadap arah pembangunan yang telah ditetapkan Presiden.
Kesamaan visi ini bukan berarti Wakil Presiden harus kehilangan independensi pemikiran atau sekadar menjadi pengikut. Justru, Wakil Presiden harus mampu memberikan pertimbangan strategis, masukan konstruktif, dan solusi terhadap berbagai persoalan bangsa, tanpa menciptakan dualisme kepemimpinan yang dapat mengganggu efektivitas pemerintahan.
Rakyat tidak membutuhkan dua pusat kekuasaan yang saling berkompetisi. Rakyat membutuhkan kepemimpinan nasional yang solid, saling menguatkan, dan memiliki satu arah perjuangan.
Janji Politik Harus Menjadi Tanggung Jawab Pemerintahan
Hal yang tidak kalah penting adalah kemampuan Wakil Presiden terpilih untuk membantu Presiden merealisasikan janji-janji politik yang telah disampaikan kepada rakyat.
Janji politik bukan sekadar rangkaian kalimat dalam kampanye untuk memperoleh dukungan suara. Janji politik merupakan kontrak moral dan tanggung jawab politik kepada masyarakat yang harus diwujudkan melalui kebijakan nyata.
Persoalan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, penguatan sektor usaha rakyat, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan daya beli masyarakat harus menjadi perhatian utama pemerintahan.
Jangan sampai janji kesejahteraan hanya menjadi slogan yang terus diulang, sementara masyarakat masih berhadapan dengan kesulitan ekonomi, terbatasnya kesempatan kerja, ketimpangan, dan mahalnya kebutuhan hidup.
Karena itu, Wakil Presiden harus memiliki kapasitas, pengalaman, integritas, dan kemampuan manajerial untuk membantu memastikan bahwa program-program Presiden tidak berhenti pada tataran perencanaan, tetapi benar-benar terlaksana dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Jangan Terjebak pada Kepentingan Politik Sesaat
Pemilihan Wakil Presiden untuk mengisi sisa masa jabatan 2024–2029 juga tidak seharusnya didominasi oleh kepentingan kelompok, transaksi politik, ataupun sekadar kompromi antarelite.
Pertimbangan politik memang merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun, kepentingan nasional harus ditempatkan jauh di atas kepentingan kelompok maupun individu.
MPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional dalam proses pengisian jabatan tersebut harus mengedepankan pertimbangan objektif terhadap kapasitas, integritas, rekam jejak, dan komitmen calon terhadap keberlanjutan pemerintahan.
Figur yang dipilih harus mampu memberikan nilai tambah bagi pemerintahan, bukan justru menambah persoalan baru.
Rakyat Menunggu Hasil, Bukan Sekadar Pembagian Kekuasaan
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang Wakil Presiden bukan terletak pada popularitas, besarnya dukungan politik, ataupun kedekatannya dengan kekuatan tertentu.
Ukuran keberhasilannya adalah sejauh mana ia mampu membantu Presiden menjalankan pemerintahan, menjaga stabilitas nasional, mempercepat pembangunan, dan memastikan kesejahteraan rakyat menjadi kenyataan.
Laskar Pribumi sebagai penjaga NKRI dan Rakyat tentunya tidak sedang menunggu siapa yang mendapatkan jabatan. Rakyat sedang menunggu siapa yang mampu bekerja dan memberikan perubahan nyata bagi kehidupan mereka.
Oleh sebab itu, pengisian jabatan Wakil Presiden harus menghasilkan sosok yang bukan hanya memahami visi Presiden, tetapi juga sanggup menerjemahkan visi tersebut menjadi kerja nyata.
Wakil Presiden harus menjadi penguat Presiden, bukan sebaliknya. Wakil Presiden Harus menjadi bagian dari solusi, bukan sumber persoalan. Dan yang paling utama, harus menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan tertinggi dari setiap kebijakan dan pengabdiannya.
Sebab, jabatan Wakil Presiden bukanlah hadiah politik bagi seseorang atau kelompok tertentu. Jabatan tersebut adalah amanah konstitusi yang harus dipertanggungjawabkan kepada bangsa dan seluruh rakyat Indonesia.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar Wakil Presiden yang menduduki kursi kekuasaan, melainkan Wakil Presiden yang mampu membantu Presiden menunaikan janji kepada rakyat.
Penulis adalah Ketua Umum Laskar Pribumi





