Tobelo-Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut) mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara (Halut) untuk mengintegrasikan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Keamanan Pangan.
Kepala Kanwil Kemenkumham Malut, Andi Taletting Langi, menegaskan bahwa keamanan pangan merupakan program strategis yang erat kaitannya dengan implementasi HAM. Menurutnya, langkah ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. “Kami mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara untuk memasukkan perspektif HAM dalam setiap pembentukan regulasi,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Andi menugaskan Kepala Bidang HAM Burhani Hadad, Kasubbid Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM Erni Rumasoreng, beserta tim, untuk berkoordinasi dengan Pemkab Halut terkait pembahasan Ranperda Keamanan Pangan.
Dalam pertemuan di ruang rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Halut, Burhani Hadad menyampaikan bahwa Permenkumham Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengarusutamaan HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus menjadi acuan utama dalam perumusan Perda berbasis HAM. “Penyusunan Ranperda Keamanan Pangan oleh Pemkab Halut wajib mengintegrasikan perspektif HAM,” jelasnya, Kamis (28/11).
Staf Ahli Bupati Halut Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Valentino, menyampaikan apresiasinya atas dukungan yang diberikan Kanwil Kemenkumham Malut. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini sedang membahas pembentukan Ranperda Keamanan Pangan.
“Mengingat swasembada pangan adalah salah satu poin dari Asta Cita Kabinet Merah Putih, penyusunan Ranperda ini menjadi sangat penting. Kota Ternate sudah memulai dengan cadangan pangan, dan kami pun perlu mengambil langkah strategis untuk memastikan keamanan pangan di daerah kami,” pungkas Valentino. (Sal)
