Bandung-Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Barat (Jabar) Masjuno, menghadiri Rapat Virtual Percepatan Program dan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 serta Tindak Lanjut Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri. Rapat ini dipimpin oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Y. Ambeg Paramarta, dan berlangsung di Ruang Suhendro Hendarsin pada Senin, 4 November 2024.
Turut mendampingi Kakanwil dalam rapat yang diadakan melalui Zoom ini adalah Kepala Divisi Administrasi Kemenkumham Jabar, Itun Wardatul Hamro, Kepala Bagian Umum, Ferry Ferdiansyah, Kepala Bagian Program dan Humas, Archie Tigor Mangunsong, serta Kasubbag Program dan Pelaporan, Erwin Wiryawan.
Rapat ini membahas percepatan program dan pelaksanaan anggaran untuk tahun 2025 di bidang Pemasyarakatan, serta penyesuaian tanggung jawab dan mekanisme pelaporan kinerja sesuai dengan Surat Keputusan Bersama yang dikeluarkan oleh tiga menteri, yakni Menteri Hukum dan HAM, Menteri IMI, dan Menteri PAS.
Plt. Dirjen PAS, Y. Ambeg Paramarta, menegaskan bahwa pelaksanaan program dan anggaran khususnya di bidang Pemasyarakatan harus selaras dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Beberapa prioritas yang menjadi arahan presiden mencakup penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); serta peningkatan sistem pertahanan keamanan negara.
Selain itu, Presiden juga menggarisbawahi pentingnya kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi kreatif, hijau, dan biru. Program kerja ini juga mencakup peningkatan lapangan kerja berkualitas, pengembangan kewirausahaan, industri kreatif, dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, serta kemajuan di bidang sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga juga menjadi perhatian utama. Selain itu, kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas turut ditekankan sebagai langkah dalam membangun masyarakat yang inklusif.
Lebih lanjut, pemerintah mendorong hilirisasi dan industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah dalam negeri, pembangunan ekonomi dari desa, dan penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi dan narkoba juga menjadi fokus kebijakan ini.
Terakhir, Presiden menekankan pentingnya harmoni antara manusia dan lingkungan, peningkatan toleransi antarumat beragama, dan pelestarian budaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. (Sal)