Bandung-Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) menjadi salah satu lokasi pelaksanaan Entry Audit Transisi oleh Tim Inspektorat Jenderal Kemenkumham dan BPKP Pusat, di Ruang Rapat Sahardjo, Kanwil Kemenkumham Jabar, Jl. Jakarta No. 27, Bandung. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar, Masjuno, bersama pejabat manajerial Kanwil, serta perwakilan dari BPKP Provinsi Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Masjuno menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan audit ini. “Kami berharap dapat menerima masukan berharga dari Tim Inspektorat dan BPKP. Ini adalah pengalaman pertama kami menghadapi audit transisi. Kanwil Kemenkumham Jabar siap mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan ini,” ujar Masjuno.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman bagi pegawai.
Tim Transisi menjelaskan bahwa audit ini melibatkan 11 Eselon I dan 19 Kantor Wilayah sebagai sampel di seluruh Indonesia. Audit mencakup tiga aspek utama: Sumber Daya Manusia (SDM), Keuangan, dan Barang Milik Negara (BMN). Proses audit direncanakan berlangsung dari 1 hingga 8 Desember 2024.
Ketua Tim, Nur Sofiyah, menggarisbawahi pentingnya kerja cepat dan kolaborasi efektif untuk menyelesaikan tugas ini dalam waktu yang terbatas. “Kami dari Itjen Kemenkumham dan BPKP akan melakukan quality assurance untuk memastikan hasil audit ini dapat menjadi dasar pengambilan keputusan strategis di tingkat pusat, khususnya terkait SDM, keuangan, dan BMN,” jelasnya.
Sementara itu, Pengendali Teknis dari BPKP, Wulan, menyampaikan bahwa audit ini mendukung visi dan misi Presiden RI Prabowo Subianto untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien dan fokus.
“Hasil audit ini akan memberikan gambaran yang jelas terkait pembiayaan DIPA masing-masing kementerian di tahun 2025. Kami berharap kegiatan ini dapat berkontribusi positif dalam membangun pemerintahan yang lebih baik di masa depan,” ujarnya.
Audit transisi ini diharapkan menghasilkan data yang akurat mengenai kondisi SDM dan BMN di setiap kementerian, dua faktor krusial bagi keberlanjutan operasional. Hasil audit akan menjadi rekomendasi strategis yang disampaikan kepada tiga menteri terkait untuk pengambilan kebijakan di masa mendatang.
“Semoga kehadiran Tim Transisi ini memberikan kepastian bagi pegawai di wilayah, sehingga mereka dapat bekerja dengan aman, nyaman, dan optimal,” tutup Masjuno. (Sal)