Bandung-Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kakanwil Kemenkumham Malut), Andi Taletting Langi, turut berperan aktif dalam Konsinyasi Fasilitasi Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Usaha. Kegiatan ini berlangsung di Aston Pasteur Hotel, Bandung, dengan melibatkan berbagai pejabat penting dan narasumber dari instansi terkait.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo, Direktur Tata Negara Dulyono, serta sejumlah pimpinan stakeholder. Narasumber berasal dari kalangan notaris, perancang peraturan perundang-undangan dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP), dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Dalam laporannya, Andi Taletting Langi, yang juga menjabat sebagai Direktur Badan Usaha, menyoroti peran strategis Ditjen AHU dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi nasional melalui regulasi yang adaptif dan pro-investasi.
“Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh dorongan kuat untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Ditjen AHU berkomitmen mendorong kemudahan berusaha guna meningkatkan iklim investasi di Indonesia,” ujar Andi Taletting Langi, Kamis malam (29/11).
Dirjen AHU, Widodo, yang membuka secara resmi agenda penyempurnaan materi muatan RUU Badan Usaha, menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan rapat perdana setelah restrukturisasi organisasi Direktorat Badan Usaha.
“Meski telah berpisah dari Kemenkumham, tujuan utama Direktorat Badan Usaha tetap konsisten, yaitu menyusun regulasi yang mendukung perkembangan dunia usaha. Kami berharap hasil konsinyasi ini memberikan kontribusi nyata terhadap kemudahan berbisnis di Indonesia,” ungkap Widodo.
Ia juga menekankan pentingnya kebijakan strategis yang responsif terhadap kebutuhan dunia usaha untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Andi Taletting Langi menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah penting dalam menyempurnakan regulasi yang menjadi fondasi bagi pelaku usaha di Indonesia.
“Kehadiran berbagai pihak terkait, termasuk para ahli hukum, notaris, dan perancang peraturan perundang-undangan, menunjukkan komitmen bersama untuk mendukung agenda pembangunan nasional melalui kebijakan yang adaptif,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, Andi Taletting Langi berharap rancangan regulasi yang dihasilkan mampu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, meningkatkan daya saing nasional, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat serta perekonomian Indonesia. (Sal)
