Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/3/2025), membahas rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Rapat tersebut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta mengatasi persoalan ekonomi pedesaan.
“Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih bertujuan untuk kepentingan masyarakat desa. Koperasi ini diharapkan mampu memutus mata rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat desa,” ujar Budi Arie usai rapat.
Peran Strategis Desa dalam Ekonomi Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa desa memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Saat ini, 44 persen penduduk Indonesia masih tinggal di desa. Tanpa intervensi yang tepat, desa bisa mengalami kemunduran ekonomi, seperti yang terjadi di beberapa negara maju.
“Di Jepang, 84 hingga 86 persen penduduk tinggal di kota. Desa ditinggalkan, padahal desa bisa menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi. Sebelum terlambat, kita harus memperkuat desa,” tegas Tito.
Selain sebagai penggerak ekonomi desa, Koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan mampu mengatasi jeratan pinjaman online (pinjol), tengkulak, dan rentenir yang selama ini membebani masyarakat desa.
“Pak Presiden menegaskan bahwa koperasi ini akan memutus ketergantungan masyarakat desa pada rentenir, tengkulak, dan pinjaman online yang menjadi sumber kemiskinan. Dengan adanya unit simpan pinjam dalam koperasi, masyarakat akan lebih terbantu dari sisi pendanaan dan tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan,” jelas Budi Arie.
Negara Hadir untuk Lindungi Masyarakat Desa
Tito menambahkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi representasi negara dalam melindungi masyarakat desa dari sistem pinjaman informal yang tidak memiliki perlindungan hukum.
“Negara hadir untuk menyelamatkan mereka dari jeratan pinjaman yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegas Tito.
Sebagai bagian dari program nasional, pemerintah akan memberikan dukungan penuh terhadap koperasi ini. Salah satunya melalui pembiayaan dari Bank Himbara, yang akan menyediakan pinjaman sebesar Rp5 miliar untuk setiap koperasi desa. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun fasilitas pendukung seperti gudang penyimpanan, cold storage, unit simpan pinjam, hingga klinik desa.
Pemerintah juga akan segera melakukan sosialisasi kepada kepala desa, perangkat desa, serta asosiasi terkait guna memastikan pemahaman yang seragam mengenai program ini.
“Kita akan berdialog dengan kepala desa, asosiasi perangkat desa, dan badan musyawarah desa agar memahami pemikiran Bapak Presiden. Ini adalah kepentingan bersama dan pasti menguntungkan desa,” ujar Tito.
Melalui Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri, tidak hanya menjaga ketahanan pangan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Program ini ditargetkan dapat segera terealisasi di seluruh desa di Indonesia dalam waktu dekat. (Sal)
