Makassar-Setelah melalui serangkaian pendampingan dan evaluasi verifikasi lapangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Tim Penilai Mandiri (TPM) Inspektorat Jenderal (Itjen) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) menggelar exit meeting di Ruang Rapat Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sulsel, Jumat (25/10).
Kegiatan ini menjadi bagian akhir dari proses verifikasi lapangan untuk menilai kesiapan empat Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Sulsel dalam meraih predikat WBK, yaitu Rutan Jeneponto, Lapas Makassar, Rutan Watansoppeng, dan Bapas Palopo.
Hadir dalam kegiatan tersebut Auditor Madya TPM Nasrudin Nurdiansyah, jajaran TPM Itjen, serta Subbagian Humas RB dan TI Kanwil Kemenkumham Sulsel.
Dalam exit meeting, TPM Itjen menjelaskan bahwa verifikasi lapangan dilakukan dengan fokus pada dua area penilaian: Pelayanan dan Integritas. “Pada Area Pelayanan mencakup aspek seperti persyaratan, prosedur, waktu, dan petugas layanan, sedangkan pada Area Integritas meliputi tarif/biaya layanan, diskriminasi, pungli, kejujuran, kepatuhan pada peraturan, kemampuan bekerja sama, serta pengabdian kepada masyarakat dan negara,” jelas Nasrudin.
Dari hasil penilaian, TPM Itjen memberikan sejumlah catatan penting terkait Manajemen Risiko, Inovasi, dan Kinerja.
“Kami apresiasi keempat UPT yang telah berupaya memitigasi potensi pelanggaran integritas sebagaimana dipetakan dalam Manajemen Risiko, termasuk pelanggaran kewenangan, gratifikasi, benturan kepentingan, pungli, dan praktik percaloan, baik dalam pelayanan maupun tugas sehari-hari,” tambah Nasrudin.
Nasrudin juga menjelaskan bahwa pemetaan risiko ini telah menghasilkan berbagai inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Ia pun menekankan pentingnya bagi UPT yang telah meraih predikat WBK untuk terus meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun, dengan harapan dapat memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Menutup exit meeting, Nasrudin menyampaikan bahwa hasil verifikasi lapangan akan digabungkan dengan hasil wawancara dan dokumen Lembar Kerja Evaluasi (LKE), yang kemudian akan dirapatkan dalam panel Tim Penilai Nasional (TPN).
“Kami berharap keempat UPT ini berhasil meraih predikat WBK. Semoga jajaran pimpinan pusat memberikan dukungan positif terhadap kinerja mereka,” harap Nasrudin.
Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Taufiqurrakhman menyampaikan terima kasih kepada TPM Itjen atas verifikasi lapangan dan berbagai masukan yang akan segera ditindaklanjuti.
“Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM bukan sekadar formalitas, tetapi kewajiban bagi seluruh UPT di Sulsel untuk mengimplementasikan nilai-nilai Kemenkumham serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ungkap Taufiqurrakhman.
Dengan optimisme tinggi, Taufiqurrakhman yakin keempat UPT tersebut akan meraih predikat WBK pada akhir tahun ini. (Sal)
