Mamuju-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat (Kanwil Kemenkumham Sulbar) melaksanakan sosialisasi dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pengembangan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) wilayah di Hotel Berkah, Mamuju, Rabu (3/5/2023).
Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat Slamet Pramoeji mewakili Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Parlindungan.
Dalam kesempatan itu, Slamet Pramoedji menyampaikan, salah satu konsekuensi logis bahwa Indonesia adalah negara hukum, negara harus aktif hadir memberikan informasi hukum kepada masyarakat.
“Untuk itulah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) hadir di tengah-tengah kita semua,” ujarnya.
Pramoedji menambahkan, ada peran besar yang harus diemban oleh JDIHN dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan.
“Outcame dari keberhasilan kinerja JDIHN adalah ketersediaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap, tertata dan terselenggara dengan baik serta menjadi rujukan utama masyarakat dalam mencari informasi hukum,” sambungnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjutnya, diperlukan kerjasama pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi oleh pemerintah serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pengguna layanan.
Hadir dalam kesempatan itu, Emalia Suwartika selaku Koordinator Otomasi Dokumen Hukum dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, anggota JDIH di Sulawesi Barat terdiri dari Sekretariat Dewan Provisnsi Sulawesi Barat, Biro Hukum Provinsi Sulawesi Barat, Sekretariat Dewan Kabupaten se-Sulawesi Barat, Sekretariat Daerah Kabupaten se-Sulawesi Barat dan Universitas Tomakaka. (Magfi)
