Jakarta-Aparatur Sipil Negara disingkat ASN sudah amat lama berada pada zona nyaman. Selain itu, ibarat terjebak romantisme masa lalu oleh warisan birokrasi feodal. Kritik presiden bagi ASN, saat Musyawarah Nasional (Munas) ke-9 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tahun 2022 secara daring di Jakarta, Jumat (28/1/2022).
“Sudah sangat lama ASN berada pada zona nyaman, terbelenggu oleh warisan birokrasi feodal. Sehingga menjadikan ASN kurang produktif,” ungkap Presiden Jokowi sapaan akrab Joko Widodo di publik.
Lebih lanjut, warisan budaya feodal Presiden Jokowi maksud adalah budaya selalu ingin dilayani. Padahal, ASN idealnya harus melayani. Yakni, khususnya melayani masyarakat.
“Harus ada perubahan total budaya ASN yang ingin dilayani,” kritik presiden bagi ASN saat Munas ke-9 Korpri Tahun 2022.
Maklum, bila Presiden Jokowi berharap supaya Korpri mengajak dan mendorong ASN untuk memberikan pelayanan baik untuk masyarakat. Sebab masyarakat membutuhkan program inovatif, solusi yang kreatif, cepat untuk menyelesaikan berbagai persoalan.
“Korpri harus mampu mengajak dan mendorong seluruh ASN memiliki orientasi yang sama. Yaitu memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Harus memiliki jiwa melayani masyarakat, bukan justru minta dilayani oleh masyarakat. Hal ini sangat penting dan mendasar,” ujar Presiden Jokowi mengimbau Kopri.
Adapun pada Munas ke-9 Korpri Tahun 2022 tersebut, Presiden Republik Indonesia menekankan empat hal menjadi perhatian Korpri. Supaya, ASN Indonesia keluar dari zona nyaman. Juga bertransformasi menjadi modern dan profesional.
Presiden Jokowi Menekankan Empat Hal Jadi Perhatian Korpri
Pertama, Korpri harus mampu mengajak dan mendorong seluruh ASN memiliki orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. ASN juga harus memiliki jiwa melayani masyarakat, bukan justru minta dilayani oleh masyarakat.
“Hal ini terlihat klise tapi sangat penting dan mendasar, karena sudah sangat lama ASN berada pada zona nyaman, terbelenggu oleh warisan budaya birokrasi feodal sehingga menjadikan ASN kurang produktif. Budaya ini harus berubah total, ASN Indonesia harus keluar dari zona nyaman menjadi modern dan profesional,” tegasnya.
Kedua, seluruh sumber daya dan kewenangan yang negara berikan kepada ASN, harus mampu berguna secara akuntabel. Otoritas harus semaksimal mungkin bermanfaat untuk kepentingan dan memberdayakan masyarakat.
“Birokrasi bukan hanya harus hadir di tengah-tengah masyarakat, tetapi kehadirannya berdampak nyata bagi masyarakat, itu yang penting. Memberikan solusi pada persoalan-persoalan masyarakat serta melindungi, mengayomi, dan memenuhi hak-hak masyarakat sesuai dengan amanah konstitusi,” ujarnya.
Ketiga, di era disrupsi Presiden berharap seluruh anggota Korpri harus mau dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Anggota Korpri harus meningkatkan kompetensi diri sehingga menjadi trendsetter bukan sebatas follower. Selain itu, Korpri juga harus bersifat terbuka dan menghilangkan semua ego, baik ego sektoral, daerah, hingga ilmu.
“Kolaborasi lintas organisasi, lintas daerah, lintas ilmu, lintas profesi adalah kunci menghadapi tantangan masa depan. Dengan kemajuan teknologi, tidak ada lagi toleransi bagi layanan yang rumit dan lama. Jangan terpaku pada cara-cara lama, segera terapkan cara-cara baru, manfaatkan teknologi, terapkan e-government. Teknologi telah memungkinkan pelayanan lebih cepat dan lebih akurat,” ujarnya.
Keempat, Korpri harus terus menjadi simpul penting persatuan dan kesatuan bangsa. Presiden menekankan bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk yang terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya.
“Anggota Korpri juga beragam dari seluruh penjuru tanah air karena itu Korpri harus menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang harmonis,” ujarnya. (Rio)
