spot_img
BerandaUncategorizedOJK-BI Perkuat Mekanisme Penyelesaian Sengketa Keuangan di Luar Pengadilan

OJK-BI Perkuat Mekanisme Penyelesaian Sengketa Keuangan di Luar Pengadilan

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa keuangan di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SK).

Penguatan tersebut dilakukan melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Bersama OJK dan BI tentang tata cara kerja sama dan koordinasi dalam penyelesaian sengketa. Mekanisme ini juga diperluas untuk mencakup sengketa yang melibatkan penyelenggara di bidang sistem pembayaran.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, mengatakan penguatan mekanisme tersebut bertujuan memudahkan konsumen menyelesaikan permasalahan dengan penyelenggara jasa keuangan tanpa harus langsung menempuh jalur pengadilan.

Dicky menjelaskan, konsumen terlebih dahulu harus mengajukan pengaduan kepada penyelenggara jasa keuangan melalui mekanisme penyelesaian pengaduan internal atau internal dispute resolution (IDR).

Apabila upaya tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, konsumen dapat melanjutkan pengaduan melalui LAPS-SK. Dalam mekanisme yang diperkuat ini, penyelenggara jasa keuangan juga wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa melalui lembaga tersebut.

“Kalau semua permasalahan perdata yang tidak bisa diselesaikan oleh internal dispute resolution, akan masuk semuanya ke LAPS,” ujar Dicky dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurut Dicky, mekanisme ini menjadi pembeda dari sistem penyelesaian sengketa sebelumnya. Konsumen didorong untuk terlebih dahulu menempuh penyelesaian melalui LAPS-SK sebelum membawa sengketa keperdataan ke pengadilan.

Ia menjelaskan, sebelumnya konsumen dapat langsung mengajukan gugatan ke pengadilan apabila penyelesaian melalui mekanisme internal tidak mencapai kesepakatan. Namun, kini penyelesaian melalui LAPS-SK menjadi tahapan yang perlu ditempuh terlebih dahulu.

“Kalau yang lalu internal dispute resolution tidak bisa sepakat, konsumen dan Bapak Ibu sekalian mungkin bisa langsung ke pengadilan. Tapi sekarang ini pengadilan bilang ke OJK, OJK tolong kurangi permasalahan perdata dari industri jasa keuangan yang masuk pengadilan. Selesaikan terlebih dahulu di LAPS,” katanya.

Dicky menambahkan, penyelesaian sengketa melalui LAPS-SK melibatkan mediator, arbiter, dan adjudikator independen yang memiliki sertifikasi serta kompetensi sesuai standar yang ditetapkan. Dalam proses tersebut, LAPS-SK berperan sebagai fasilitator untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketa.

Penguatan mekanisme ini juga diharapkan menyederhanakan proses pengaduan sehingga konsumen tidak perlu berulang kali menyampaikan permasalahan kepada sejumlah lembaga berbeda, seperti BI, OJK, maupun penyelenggara jasa keuangan.

“Konsumen tidak perlu pindah dari satu pintu ke pintu yang lain mengadu ini, mengadu itu. Bahkan redundant ngadu ke BI, ngadu ke OJK, ngadu ke Bapak Ibu sekalian,” ujarnya.

Juklak Bersama BI dan OJK

Dicky mengatakan, Juklak Bersama OJK dan BI menjadi pedoman bagi kedua lembaga dalam mengoordinasikan penyelesaian sengketa. Koordinasi tersebut mencakup aspek kelembagaan, pelaporan, pengenaan sanksi, hingga pemberian perintah tertulis sesuai kewenangan masing-masing.

“Juklak ini memberikan pedoman koordinasi kepada kami, BI dan OJK, terkait kelembagaan, pelaporan, pengenaan sanksinya, pemberian perintah tertulis, sampai kemudian bagaimana kami melaksanakan kewenangan masing-masing dan tentunya dalam berkoordinasi dengan LAPS,” jelasnya.

Ia menilai koordinasi antarlembaga semakin penting karena satu transaksi keuangan saat ini dapat melibatkan banyak pihak, mulai dari perbankan, penyedia jasa sistem pembayaran, payment gateway, pedagang atau merchant, platform digital, hingga perusahaan telekomunikasi.

Kompleksitas tersebut berpotensi menyulitkan konsumen dalam mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi permasalahan dalam transaksi.

Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta mengatakan penguatan koordinasi antara BI dan OJK diperlukan untuk memastikan penyelesaian pengaduan konsumen berjalan lebih efektif dan terintegrasi.

Penguatan mekanisme penyelesaian sengketa ini menjadi salah satu upaya OJK dan BI dalam memperkuat pelindungan konsumen melalui Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027.

Program tersebut mengusung tiga pilar utama, yakni Empower Consumer untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen, Stronger Protection untuk memperkuat pelindungan konsumen, serta Collaborative Action untuk mendorong kolaborasi antarpemangku kepentingan. (Sal)

spot_img
- Advertisment -spot_img

TERPOPULER

KOMENTAR TERBARU