Oleh: Abdullah Rasyid
Hari Sabtu dan Minggu pekan lalu, kami, Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN, melakukan Studi Strategis ke Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Perjalanan akademik ini bukan sekadar kunjungan lapangan. Ia menjadi ruang belajar yang mempertemukan teori pemerintahan, kebijakan publik, pembangunan daerah, pariwisata, teknologi, dan kenyataan hidup masyarakat.
Sebelumnya, dalam kunjungan akademik ke Fudan University, Shanghai, kami belajar tentang bagaimana tata kelola modern bergerak menuju digital governance, artificial intelligence government, dan evidence-based policy. Shanghai memberi pelajaran bahwa kota, data, teknologi, dan kebijakan publik dapat disusun secara sistemik untuk membangun pelayanan yang cepat, cerdas, dan terukur.
Namun Minahasa Utara memberi pelajaran yang tidak kalah penting. Bahwa tata kelola pemerintahan bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang kemampuan negara menjaga manusia, alam, budaya, dan ruang hidup masyarakat. Jika Shanghai dapat dibaca sebagai laboratorium hidup tata kelola digital, maka Likupang dapat dibaca sebagai laboratorium hidup tata kelola pariwisata berkelanjutan.
Duduk di tepi Pantai Likupang, orang akan mudah mengerti mengapa wilayah ini dipilih sebagai salah satu wajah baru pariwisata Indonesia. Angin laut berembus pelan. Ombak datang tanpa tergesa. Pasir putih membentang seperti sabuk mutiara. Di kejauhan, laut biru bertemu pulau-pulau kecil yang hijau, seakan alam sedang memperlihatkan salah satu halaman terbaiknya.
Tetapi Likupang tidak boleh hanya dibaca sebagai gambar indah dalam brosur pariwisata. Ia bukan sekadar pantai, pasir putih, laut jernih, resort, atau kawasan ekonomi khusus. Likupang adalah ruang hidup masyarakat pesisir. Ia adalah lanskap maritim, simpul sejarah, halaman depan Minahasa Utara, dan sekaligus ujian besar bagi tata kelola pembangunan Indonesia.
Pertanyaannya sederhana tetapi mendasar: bisakah Indonesia membangun destinasi kelas dunia tanpa mencabut akar sosial, budaya, dan ekologinya?
Selama bertahun-tahun, pariwisata Sulawesi Utara lebih sering diidentikkan dengan Manado dan Bunaken. Bunaken telah lama menjadi ikon wisata bahari dunia. Sementara Likupang seperti halaman belakang yang tenang, indah, tetapi belum sepenuhnya dibaca sebagai pusat pertumbuhan baru. Kini situasinya berubah. Melalui Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Manado–Likupang yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2024, kawasan ini ditempatkan sebagai salah satu destinasi prioritas yang harus dikembangkan secara terpadu.
Potensinya besar. Ada Bunaken sebagai ikon bahari kelas dunia. Ada posisi kawasan dalam Coral Triangle. Ada KEK Likupang sebagai motor investasi. Ada kekayaan budaya Minahasa. Ada dukungan Bandara Sam Ratulangi. Ada kombinasi wisata bahari, pegunungan, budaya, agrowisata, kuliner, desa wisata, dan wisata minat khusus.
Namun potensi besar selalu datang bersama risiko besar. Banyak destinasi di Indonesia memberi pelajaran bahwa pariwisata yang tumbuh tanpa kendali dapat berubah menjadi beban. Bali menghadapi tekanan kepadatan dan ruang hidup warga lokal. Labuan Bajo menghadapi kekhawatiran ekologis. Borobudur harus menjaga daya dukung fisik situs. Beberapa kawasan wisata alam bahkan pernah ditutup sementara karena sampah dan kerusakan lingkungan.
Pesannya jelas: destinasi yang indah bisa rusak bukan karena kurang promosi, melainkan karena terlalu banyak dieksploitasi tanpa tata kelola.
Karena itu, masa depan Likupang tidak boleh diserahkan kepada logika wisata massal semata. Mengejar jumlah kunjungan memang penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah wisatawan tinggal lebih lama? Apakah belanja mereka lebih besar? Apakah masyarakat lokal ikut naik kelas? Apakah UMKM, nelayan, pemandu lokal, pelaku kuliner, perajin, pemilik homestay, dan komunitas desa wisata memperoleh manfaat nyata? Apakah laut tetap bersih, terumbu karang tetap hidup, dan budaya lokal tetap menjadi jiwa destinasi?
Di sinilah gagasan digital governance dan evidence-based policy menemukan relevansinya. Tata kelola pariwisata modern tidak cukup hanya mengandalkan promosi, seremoni, dan pembangunan fisik. Ia membutuhkan data. Ia membutuhkan sistem. Ia membutuhkan peta daya dukung. Ia membutuhkan integrasi lintas sektor. Ia membutuhkan kemampuan membaca arus kunjungan, perilaku wisatawan, dampak lingkungan, distribusi manfaat ekonomi, serta kesiapan masyarakat lokal.
Stuart Russell, pakar Artificial Intelligence dari University of California, Berkeley, pernah mengingatkan bahwa persoalan besar umat manusia bukan hanya teknologi, melainkan ketimpangan antara emosi manusia, institusi yang tertinggal, dan teknologi yang semakin kuat. Dalam konteks pariwisata, peringatan ini sangat relevan. Teknologi dapat membantu mengelola destinasi, tetapi jika institusinya lemah, data tidak dipakai, dan kebijakan hanya mengejar angka kunjungan, maka teknologi hanya menjadi pajangan.
Daron Acemoglu dari MIT juga mengingatkan bahwa AI akan mengubah dunia, tetapi apakah ia membuat masyarakat lebih inklusif atau justru lebih timpang sangat bergantung pada pilihan kebijakan yang kita ambil. Dalam konteks Likupang, pertanyaannya menjadi: apakah teknologi dan investasi akan membuat masyarakat lokal lebih sejahtera, atau justru menjadikan mereka penonton di kampungnya sendiri?
Maka, pengembangan Likupang harus berangkat dari paradigma baru. Pariwisata dunia sedang bergerak dari mass tourism menuju pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Wisatawan semakin mencari pengalaman yang otentik, tidak terlalu padat, dekat dengan budaya lokal, dan memberi dampak positif bagi masyarakat. Likupang tidak boleh tumbuh menjadi destinasi yang hanya menjual hotel dan pantai. Ia harus tumbuh sebagai destinasi yang menawarkan cerita, pengalaman, kedalaman budaya, keindahan ekologi, dan keramahan masyarakat.
Dalam kerangka itu, Manado, Bunaken, dan Likupang tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Manado harus diperkuat sebagai gerbang utama dan pusat layanan. Bunaken harus dijaga sebagai mahkota wisata bahari. Likupang harus dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan baru yang premium, berkelanjutan, dan terhubung. Gagasan Integrated Manado–Bunaken–Likupang Tourism Corridor menjadi penting karena pariwisata tidak bisa lagi dipahami sebagai titik-titik terpisah, melainkan sebagai koridor pengalaman yang menyambungkan akses, atraksi, amenitas, budaya, kuliner, konservasi, dan ekonomi lokal.
Tantangannya tidak kecil. Konsentrasi kunjungan masih berada di titik-titik tertentu. Tekanan terhadap ekosistem laut dan terumbu karang masih menjadi isu. Konektivitas antarwilayah belum sepenuhnya optimal. Kawasan juga rentan terhadap bencana alam. Daya saing destinasi masih perlu diperkuat. Dengan kata lain, Likupang tidak cukup hanya dibangun dengan semangat promosi. Ia membutuhkan manajemen destinasi yang serius.
Manajemen destinasi berarti perencanaan yang tidak tambal sulam. Infrastruktur harus terhubung dengan produk wisata. Jalan harus tersambung dengan desa wisata. Pelabuhan harus terhubung dengan wisata bahari. Bandara harus disambungkan dengan paket perjalanan yang jelas. Event harus menggerakkan UMKM. Kawasan konservasi harus memiliki pembiayaan berkelanjutan. Data kunjungan harus dipakai untuk mengatur daya dukung. Masyarakat lokal harus ditempatkan bukan sebagai penonton, tetapi sebagai pemilik manfaat.
Di sinilah pentingnya kolaborasi. Pengembangan Manado–Likupang tidak bisa hanya menjadi proyek satu kementerian, satu pemerintah daerah, atau satu investor. Ia harus menjadi kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BUMN, pelaku usaha, komunitas lokal, akademisi, dan masyarakat adat. Pariwisata modern adalah kerja orkestrasi, bukan kerja sektoral.
Namun orkestrasi saja tidak cukup bila arahnya keliru. Likupang harus diarahkan pada high-value tourism: wisatawan yang datang bukan hanya sebentar untuk mengambil foto, tetapi tinggal lebih lama, membelanjakan lebih banyak, menghargai budaya lokal, dan ikut menjaga lingkungan. Produk unggulannya jelas: marine tourism, diving, wellness, ecotourism, gastronomi, desa wisata, budaya Minahasa, pulau-pulau kecil, dan wisata minat khusus.
Likupang juga harus belajar dari Bunaken. Keindahan laut adalah berkah, tetapi sekaligus amanah. Terumbu karang bukan dekorasi pariwisata. Ia adalah rumah ekologi. Laut bukan sekadar latar foto. Ia adalah ruang hidup nelayan, sumber pangan, jalur budaya, dan modal alam yang harus diwariskan. Karena itu, pembangunan marina, resort, akses jalan, dan kawasan investasi harus selalu tunduk pada satu prinsip: jangan sampai pariwisata membunuh alasan mengapa wisatawan datang.
Budaya Minahasa juga harus menjadi bagian penting dari pengembangan destinasi. Pariwisata tanpa budaya akan mudah menjadi generik. Hotel bisa dibangun di mana saja. Pantai indah juga banyak di Indonesia. Tetapi cerita masyarakat, kuliner, bahasa, musik, tarian, sejarah kampung, tradisi pesisir, dan keramahan lokal adalah pembeda yang tidak bisa ditiru begitu saja. Jika Likupang ingin menjadi destinasi berkelas Asia Pasifik, ia tidak boleh kehilangan rasa Minahasa. Maka, pengembangan Likupang harus menjawab tiga agenda besar.
Pertama, agenda ekologis. Daya dukung destinasi harus dihitung. Sampah harus dikelola. Terumbu karang harus dilindungi. Konservasi tidak boleh menjadi lampiran, tetapi harus menjadi inti pembangunan. Dashboard destinasi, sistem pemantauan lingkungan, data kunjungan, dan pembiayaan konservasi harus menjadi bagian dari tata kelola baru pariwisata.
Kedua, agenda sosial. Masyarakat lokal harus menjadi pelaku utama. Desa wisata, UMKM kuliner, ekonomi kreatif, pemandu lokal, homestay, nelayan, komunitas perempuan, dan anak muda harus masuk dalam rantai nilai pariwisata. Jangan sampai tanah menjadi mahal, investasi masuk, hotel berdiri, tetapi warga sekitar hanya menjadi penonton di kampungnya sendiri.
Ketiga, agenda tata kelola. Manado–Bunaken–Likupang memerlukan pengelolaan destinasi yang kuat, berbasis data, lintas wilayah, dan lintas sektor. Destination Management Organization atau DMO tidak boleh hanya menjadi istilah teknokratis. Ia harus bekerja nyata: mengatur arus kunjungan, menjaga kualitas layanan, memastikan standar keselamatan, mempromosikan destinasi, menghubungkan pelaku usaha, dan memastikan pembangunan tidak merusak lingkungan.
Di titik inilah pelajaran dari Shanghai dan Fudan University bertemu dengan pelajaran dari Likupang. Shanghai mengajarkan pentingnya tata kelola berbasis data, teknologi, dan inovasi. Likupang mengingatkan bahwa teknologi harus berpihak kepada manusia, masyarakat, budaya, dan alam. Pemerintahan masa depan bukan hanya pemerintahan yang digital, tetapi pemerintahan yang bijak menggunakan teknologi untuk menjaga kehidupan.
Sebagai institusi yang menyiapkan kader pemerintahan masa depan, IPDN memiliki tanggung jawab akademik dan moral untuk membaca dinamika ini secara serius. Studi strategis tidak boleh berhenti sebagai kunjungan seremonial. Ia harus menjadi latihan intelektual untuk memahami bagaimana kebijakan publik bekerja di lapangan, bagaimana daerah membangun masa depannya, dan bagaimana pembangunan tidak boleh memutus hubungan antara kemajuan dan kemanusiaan.
Pariwisata yang baik bukan hanya soal mendatangkan orang. Pariwisata yang baik adalah kemampuan membuat orang datang dengan hormat, tinggal dengan nyaman, membelanjakan uangnya secara adil, lalu pulang dengan membawa cerita baik tentang tempat yang ia kunjungi. Lebih dari itu, pariwisata yang baik harus membuat masyarakat lokal merasa hidupnya lebih baik, bukan lebih terdesak.
Likupang hari ini berdiri di persimpangan penting. Ia bisa menjadi contoh keberhasilan pariwisata Indonesia Timur: indah, berkelas, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat. Tetapi ia juga bisa tergelincir menjadi destinasi yang ramai sesaat, lalu lelah oleh sampah, konflik ruang, kerusakan laut, dan ketimpangan manfaat.
Pilihan itu ada pada tata kelola kita hari ini. Karena itu, Likupang harus dibangun dengan cinta, bukan sekadar dengan beton. Dengan data, bukan sekadar dengan promosi. Dengan keberpihakan kepada masyarakat, bukan semata kepada investasi. Dengan kesadaran ekologis, bukan hanya ambisi ekonomi. Dan dengan penghormatan kepada budaya lokal, bukan sekadar selera pasar.
Likupang adalah mutiara maritim. Tetapi mutiara hanya berharga bila dijaga cangkangnya. Lautnya adalah cangkang. Budayanya adalah cangkang. Masyarakatnya adalah cangkang. Alamnya adalah cangkang. Jika semua itu rusak, yang tersisa hanya nama destinasi tanpa jiwa.
Maka tugas kita bukan hanya membuat dunia datang ke Likupang. Tugas kita adalah memastikan ketika dunia datang, Likupang tetap menjadi Likupang: indah, ramah, berbudaya, lestari, cerdas, dan bermartabat.
Penulis adalah Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan & Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
