Pangkalpinang-Staf Khusus Menkumham Bidang Transformasi Digital, Fajar BS Lase, mengunjungi Lapas Narkotika Kelas II Pangkalpinang pada Selasa (9/7/2024). Dalam kunjungannya, Fajar menekankan pentingnya memahami segala sesuatu dari berbagai perspektif yang berbeda.
“Kita perlu mendapatkan persepsi yang berbeda untuk melihat sudut pandang yang lebih banyak. Jadi teman-teman perlu tahu banyak, apalagi kita bekerja di Kemenkumham yang tanggung jawabnya adalah membuat banyak orang mengerti tentang hukum dan HAM,” tegasnya.
Fajar berharap jajaran Lapas Narkotika Pangkalpinang menerapkan birokrasi yang adaptif dan fleksibel. “Jangan menjadi birokrasi yang mekanis, seperti robot, hanya bekerja ketika diperintah. Birokrasi harus terus berkembang dan beradaptasi, mendiskusikan setiap masalah yang ditemukan di lapangan, sehingga bisa menjadi masukan yang positif di tingkat pusat,” ujarnya.
Menurut Fajar, birokrasi yang fleksibel mampu menjadikan masukan sebagai kekuatan. “Pelajari kegigihan laba-laba dalam membuat jaringnya. Bolak-balik dibersihkan, tapi tetap membuat sarangnya. Petugas juga harus gigih dalam memberantas pengedar narkotika yang sangat masif. Kita juga harus sabar dan cermat dalam menangkap jaringan narkoba,” tambahnya.
Fajar juga mengingatkan agar tidak menjadi korban narkoba dan bekerja keras untuk menyelamatkan Lapas Narkotika dari ancaman peredaran narkoba yang masif.
Kepala Lapas Narkotika Kelas II Pangkalpinang, Nur Bambang Supri Handono, menjelaskan sejarah dan kondisi lapas tersebut. Lapas ini dibangun pada tahun 2010 dan mulai beroperasi efektif pada tahun 2012.
Lapas ini berdiri di atas lahan seluas 3,2 hektar yang merupakan hibah dari Pemerintah Kota Pangkalpinang. Pada akhir tahun 2023, lahan tersebut telah diamankan dan disertifikasi sebagai aset negara.
“Dengan kapasitas 450 orang, saat ini Lapas Narkotika Kelas II Pangkalpinang menampung 939 warga binaan pemasyarakatan (WBP) dan dijaga oleh 83 petugas, sehingga kondisi overkapasitas menjadi tantangan yang harus dihadapi. Untuk mengatasi masalah klasik kekurangan petugas, lapas ini mengimplementasikan inovasi berupa tombol panic button,” jelasnya.
Nur Bambang juga menekankan pentingnya pelayanan yang merata dan non-diskriminatif untuk menjaga kondisi lapas tetap kondusif. “Pembinaan kemandirian dan kepribadian WBP dilakukan secara optimal dengan bekerja sama dengan 17 institut, baik negeri maupun swasta,” tutupnya. (Sal)
