Pangkalpinang-Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Bidang Transformasi Digital, Fajar BS Lase, menekankan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah semakin tinggi.
“Pemerintahan yang didukung dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik juga meningkat. Kita sebagai penyelenggara negara harus memberikan pelayanan publik sebaik mungkin atau yang biasa disebut public services,” ujar Fajar BS Lase saat memberikan Penguatan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi serta Reformasi Birokrasi kepada jajaran Kanwil Kemenkumham Kep. Bangka Belitung, Selasa (9/7/2024).
Menurut Fajar, media sosial kini memainkan peran besar dalam mengawasi dan menyebarluaskan kinerja pemerintah.
“Jika dulu masyarakat mengadu melalui koran, sekarang kesalahan di berbagai instansi seperti Kanwil, Lapas, dan Imigrasi bisa langsung diviralkan di media sosial. Akibatnya, kita menjadi konsumsi publik dan pelayanan jadi kita tidak maksimal karena dibicarakan secara terus menerus di Medsos,” tambahnya.
Fajar juga mengingatkan pentingnya jajaran Kanwil Kemenkumham Kep. Babel mempedomani Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2019 dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebab, masyarakat ikut membayar Pajak.
“Masyarakat berhak mengontrol apakah pajak yang mereka bayarkan digunakan dengan baik. Oleh karena itu, kita harus terus belajar dan memahami peraturan yang berlaku agar tidak melanggar hukum,” tegasnya.
Fajar juga menekankan bahwa pelayanan publik tidak boleh hanya bersembunyi di balik kata-kata indah. “Pelayanan publik bukan hanya memberitakan hal-hal baik dari diri kita. Boleh saja, tapi publik tahu jika pelayanan yang diberikan tidak maksimal,” tegasnya.
Dia juga menekankan pentingnya birokrasi yang berdampak dalam memberikan pelayanan publik yang optimal. Menurut Fajar, birokrasi yang berdampak bukan sekadar memenuhi tuntutan administratif dan dokumen.
“Birokrasi yang berdampak adalah yang tidak hanya terpatok pada isian kertas, tetapi juga mampu melihat peran dan fungsi setiap individu dalam memberikan arahan dan nilai-nilai yang ingin dipahami oleh masyarakat. Maka dari itu seorang pemimpin harus menjadi contoh terbaik, tanamkan hal-hal baik kepada seluruh jajaran yang ada,” ujarnya.
Fajar juga menyoroti perlunya pemimpin yang mampu beradaptasi dengan teknologi. “Pemimpin yang lahir sebelum teknologi ada harus menguasai teknologi secara umum untuk memastikan birokrasi yang efektif dan efisien. Kemudian, kita jangan hanya fokus pada Elevaluasi dan laporan saja, tetapi kita harus memahami tugas dan fungsi kita secara utuh,” tegasnya.
Sedangkan, Kepala Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung, Harun, memaparkan pencapaian reformasi birokrasi di wilayahnya.
“Kami memiliki 12 satuan kerja, termasuk 1 Kanwil, 9 UPT Pemasyarakatan, dan 2 UPT Keimigrasian. Beberapa bulan lalu, kami meraih 6 penghargaan dari 33 Kanwil di Bandung atas komitmen dalam pembangunan zona integritas WBK/WBBM,” ungkap Harun.
Harun juga menyoroti pencapaian signifikan lainnya, seperti menjadikan Lapas Tanjungpandan sebagai UPT Terbaik Kedua dalam pelaksanaan kinerja reformasi birokrasi pada tahun 2023. “Kami juga meraih penghargaan Terbaik Pertama dalam Peningkatan Persentase Pendaftaran Kekayaan Intelektual, dan berhasil mendorong pendaftaran KI meningkat secara signifikan pada tahun 2023,” imbuhnya.
Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung juga telah memberikan 3 sertifikat paten kepada Universitas Bangka Belitung (UBB) dan membawa JICA mengunjungi Hutan Pelawan penghasil madu. Selain itu, mereka meraih 10 penghargaan sebagai Satker Berkinerja Terbaik dari KPPN Pangkalpinang dan berhasil mendorong dua kepala desa di Bangka Belitung meraih penghargaan dalam Paralegal Justice Award 2024.
Harun menambahkan bahwa Kanwilnya telah mencapai berbagai pencapaian lainnya, termasuk pengeluaran 8.477 paspor, 8 deportasi, dan pelayanan kepada 2.657 warga binaan pemasyarakatan (WBP). “Kami juga berhasil mendorong 91 merek, 43 desain apostille, 99 KI komunal,” tuturnya.
Di sektor Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung mencatat pencapaian yang signifikan dari 1 Januari hingga 30 Juni 2024, Rp 6,72 miliar dari imigrasi, Rp 154,4 juta dari kekayaan intelektual, dan Rp 366,2 juta dari administrasi hukum umum.
Dengan berbagai prestasi dan upaya peningkatan pelayanan publik ini, Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan tata kelola demi kemajuan bangsa Indonesia. (Sal)
