Kamis, 19 Mei 2022
spot_img
BerandaInspiratifKantor Wilayah Kemenkumham Aceh: Wujudkan Perlindungan & Kepastian Hukum Lewat Kearifan Lokal

Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh: Wujudkan Perlindungan & Kepastian Hukum Lewat Kearifan Lokal

Sebagai salah satu daerah yang mendapatkan status sebagai daerah Istimewa di Indonesia, Provinsi Aceh tentunya memiliki beragam keunikan yang sangat menarik. Baik dari segi pariwisata, budaya, kekayaan alam, ekonomi maupun sumber daya manusia yang sangat potensial.

Tak jarang daya tarik tersebut memikat Warga Negara Asing (WNA) baik untuk berkunjung sebagai wisatawan ataupun untuk menjajal peruntungan sebagai pekerja.

Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat sebanyak 10.402 wisatawan mancanegara (Wisman) berkunjung ke Aceh sejak Januari hingga Oktober 2020. Hal ini tentu saja berdampak pada pendapatan provinsi secara keseluruhan.

Namun dalam prakteknya, pengembangan potensi di Provinsi Aceh juga harus memastikan terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, masyarakat juga harus mendapat perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaran pelayanan publik tersebut.

Di sinilah peran penting Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Aceh yang merupakan instansi vertikal dari Kemenkumham Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Sepanjang 2021, Kanwil Kemenkumham Aceh tercatat membukukan sejumlah prestasi membanggakan yakni meraih penghargaan terkait pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM), Mengimplementasikan Bantuan Hukum kepada warga Miskin sebanyak 664 kasus (Litigasi) dan 162 Kegiatan (Non Litigasi).

Kemudian, penghargaan dari Dinas Syariat Islam Aceh atas kontribusi dalam penyusunan regulasi terkait dengan Syariat Islam, Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Ke 3 Untuk Kategori Anggaran Besar Program Pembinaan Hukum Nasional Di Wilayah Tahun 2021 dan penghargaan dari Kemenkeu terkait Laporan Keuangan Terbaik 1 tahun 2021.

Kanwil Kemenkumham Aceh yang berada di Jalan Teuku Nyak Arief No.185, Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh ini pertama kali dibentuk tahun 1982. Kala itu fungsi utama dari Kanwil Kemenkumham Aceh adalah mengawasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dalam wilayah kerjanya.

UPT tersebut adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, Balai Harta Peninggalan, Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak serta Keimigrasian.

Seiring pergantian kepala pemerintahan dari tahun ke tahun, Kanwil Kemenkumham Aceh pun mengalami pengembangan organisasi dan kelembagaan. Hingga akhirnya pada tahun 2005 Menkumham RI mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor M.01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI.

Salah satu perubahannya adalah pertambahan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang bertugas membantu Kakanwil dalam rangka melaksanakan sebagaian tugas kantor wilayah dibidang pelayanan hukum dan hak asasi manusia.

Kini, di bawah kepemimpinan Drs. Meurah Budiman, S.H., M.H., Kanwil Kemenkumham Aceh membawahi 37 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari 17 Lembaga Pemasyarakatan, 8 Rumah Tahanan Negara, 4 Balai Pemasyarakatan, 1 Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, 6 Kantor Imigrasi dan 1 Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Kepada integritasnews.com, Meurah bertutur visi dari Kanwil Aceh dalam pelayanannya adalah masyarakat memperoleh kepastian hukum. Hal ini diwujudkan secara nyata lewat enam misi yakni Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas; Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas; Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas; Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia; Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

“Kami mengejewantahkannya sesuai dengan kearifan lokal di Aceh sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang prima khususnya di bidang hukum dan HAM. Kami menerapkan standar dan tolak ukur agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik serta berbasis HAM,” papar Meurah.

Kanwil Aceh memiliki tagline BEREH, yang merupakan akronim dari bahasa Aceh yaitu, Bersih, Energik, Responsif, Efisien, dan Harmonis. Nilai, menurut Meurah harus dianut oleh setiap pegawai Kanwil Aceh dalam bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Makna akronim BEREH yaitu : (B) Bersih dari segala bentuk KKN, (E) Energik saat bertugas, (R)  Responsif menangani masalah, (E) Efisien waktu pelayanan serta (H) Harmoni dengan stakeholder.

Di Kanwil Kemenkumham Aceh, terdapat empat divisi yakni Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Keimigrasian, dan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang berbeda namun tetap bersinggungan.

Divisi Administrasi melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Divisi Pemasyarakatan berperan melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah.

Adapun Divisi Keimigrasian melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah. Sementara Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah.

Beberapa contoh layanan yang diberikan ke masyarakat antara lain pelayanan administratif layanan kepegawaian, permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, Administrasi Hukum Umum (AHU) untuk pendaftaran notaris, layanan keimigrasian serta layanan pemasyarakatan.

Tantangan Layanan di Masa Pandemi

Selama masa pandemi yang sudah dua tahun berjalan, Kanwil Aceh pun diterpa sederet tantangan dan kendalam dalam melaksanakan tupoksi hariannya. Mulai dari dinamika 37 UPT, pembatasan mobilitas karena Covid-19, keberadaan etnis Rohingnya sampai kelebihan kapasitas di Lapas.

Terkait hal ini, Meurah dan tiknya pun berupaya sekuat tenaga menghadirkan solusi dari berbagai permasalahan yang ada. Misalnya perihal penyebaran virus covid-19. Kanwil Kemenkumham Aceh mengupayakan pemberian vaksinasi untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sesuai NIK WBP bekerjasama dengan Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten.

Kemudian terkait eksodus baik kapal asing maupun etnis Rohongnya yang kerap terdampar diperairan Aceh, meurah mengerahkan pengawasan yang ekstra dan berkoordinasi dengan instansi terkait atau meningkatkan peran tugas dan fungsi dari TIMPORA.

Kanwil Kemenkumham Aceh mendorong UPT Pemasyarakatan di daerah untuk percepatan pemberian hak reintegrasi narapidana melalui program Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bersyarat (CMB), dan asimilasi di rumah.

“Kami juga melakukan distribusi narapidana antar UPT di Aceh dari Lapas yang padat ke Lapas yang masih memungkinkan diisi tambahan penghuni, serta pemindahan narapidana keluar Provinsi Aceh untuk alasan keamanan dan pembinaan lanjutan,” ujar Meurah soal permasalahan overcrowded Lapas.

Birokrasi Responsif Lewat Teknologi

Dari sisi pelayanan, Kanwil Kemenkumham Aceh juga selalu berupaya meningkatkan kualitas melalui inovasi secara berkala. Saat ini, selain melakukan inovasi pada mekanisme bentuk pelayanan, mengatur alur pelayanan serta tata ulang fasilitas pelayanan. Kanwil Kemenkumham Aceh juga mengoptimalkan penggunaan teknologi dengan melakukan digitalisasi pada sejumlah bentuk pelayanan.

“Kanwil Aceh selalu memastikan bahwa inovasi yang dilakukan akan berdampak bagi masyarakat sebagai penerima pelayanan. Inovasi lahir karena kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi, sehingga inovasi ini nantinya akan menjawab permasalahan dan tentunya akan meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja. Itulah sebabnya Kanwil Aceh terus mengupayakan pelaksanaan birokrasi yang  responsive dan inovatif melalui penerapan teknologi informasi,” terang Meurah.

Implikasi nyata dari inovasi tersebut berupa berbagai macam aplikasi seperti SiBanderol, SiLahab, SiJamu, dan SIRaqan agar masyarakat bisa mudah dalam mengakses pelayanan dan tentunya untuk meminimalisir segala bentuk pungutan liar dan bentuk gratifikasi lainnya.

Guna mengevaluasi kinerja kelembagaan, Kanwil Kemenkumham Aceh melakukan survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap bulan melalui aplikasi 3A. Survei ini dilakukan setiap bulan yang diisi oleh pegawai dan masyarakat umum. Setiap pengguna layanan pada Kanwil Aceh diharuskan untuk mengisi survei ini setelah mendapatkan pelayanan. Hal ini dilakukan untuk melihat persepsi masyarakat setelah mendapatkan pelayanan dan sebagai bahasn evaluasi guna meningkatkan pelayanan.

Ke depannya, Meurah mengungkapkan kanwil Kemenkumham Aceh memiliki beberapa target spesifik yang akan dicapai sepanjang 2022. Hal tersebut meliputi peningkatan kinerja seara keleluruhan menjadi lebih baik serta pembangunan Lapas Kelas IIA Lhokseumawe yang akan dijadikan sarana didistribusi narapidana dari Lapas terdekat seperti Lapas Idi, Lapas Lhoksukon, dan Lapas Bireuen.

“Kanwil Kemenkumham Aceh terus melakukan pembenahan di berbagai sektor sebagai upaya mendukung terwujudnya Pemerintahan yang baik dengan melakukan sistem pengukuran kinerja. Sebagai representasi Kementerian Hukum dan HAM di daerah, Kanwil Aceh bertanggung jawab untuk melaksanakan visi dan misi lembaga. Besar harapan kedepannya Kanwil Aceh dapat memberikan dampak positif dengan memberikan manfaat dan kontribusi dalam pembangunan di bidang hukum dan HAM di Provinsi Aceh secara khusus, pungkas Meurah. (Angelina)

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

TERPOPULER

KOMENTAR TERBARU