Seorang pemimpin yang baik idealnya harus bisa mengayomi, melindungi, menjadi teladan yang baik untuk orang yang dipimpinnya. Orientasinya bukanlah untuk kepentingan pribadi atau golongan, namun lebih kepada kepentingan publik yang dipimpinnya.
Seorang pemimpin juga harus bisa membangun dan mengembangkan mereka yang dipimpinnya, sehingga bermunculan bibit-bibit pemimpin baru dalam kelompoknya. Sejatinya, seorang pemimpin adalah pelayan.
Pemimpin yang melayani berarti pemimpin yang mau mendengar setiap kebutuhan, impian dan harapan dari mereka yang dipimpinnya. Disisi lain juga harus mau rendah hati dan mengendalikan egonya demi kepentingan bersama. Hal tersebut tentunya tidak mudah.
Namun Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Budi Argap Situngkir, A.Md.I.P., S.H., M.H, meyakini nilai tersebut sebagai pedoman yang ia emban dalam menjalankan pengabdiannya bagi masyarakat dan negara.
“Tentunya cita-cita tertinggi sebagai kepala kantor wilayah adalah menjadi pelayan terbaik bagi masyarakat. Memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan bebas pungutan,” ujar Budi.
Budi mengungkapkan, tiga indikator berharga seorang pimpinan yang terus melekat selama memimpin yakni kepribadian (personality), kemampuan dan dapat menjadi teladan. Selain itu, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Budi bekerja sama dengan para bawahan yang ia anggap sebagai mitra.
Menurutnya hal tersebut akan membuat relasi dengan bawahan lebih dekat sehingga bersama saling bahu-membahu untuk mencapai tujuan yang sama.
Sebagai seorang abdi negara, Budi mengawali karir sebagai staf pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan di tahun 1998. Kemudian pada 2002 dipindahkan sebagai Staf Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Staf Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Jakarta Pusat (2002-2006).
Karir Budi kemudian berlanjut sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Kelas IIB Tebingtinggi (2006-2008), Kepala KPLP Lapas Kelas I Medan (2008-2010), Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIB Gunungsitoli (2010-2012), Kalapas Kelas IIB Tebingtinggi (2012-2015), Karutan Kelas I Medan (2015-2017), Kalapas Kelas IIA Binjai (2017-2018), Kalapas Kelas I Medan (2018-2019).
Budi lantas didapuk menempati posisi Kepala Divisi (Kadiv) Pemasyarakatan Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur (2019-2020) serta Kadiv Pemasyarakatan Kantor Wilayah Sumatera Barat (2020-2021).
Ditahun 2021, Budi diangkat menjadi Kakanwil Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta, barulah setelah itu sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah.
Di jabatannya Budi membawahi 17 Unit Pelaksana Teknis (UPT) meliputi 9 Lapas, 3 Rutan, 2 Bapas, 2 Kantor Imigrasi serta Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara. Budi selalu mengedepankan inovasi dalam setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini tercermin dari ide-ide cemerlang serta optimalisai teknologi yang manfaatkan guna mewujudkan pelayanan yang prima.
“Pemanfaatan teknologi sangat membantu dan sangat efektif dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Sekarang permasalahannya ada pada diri sendiri apakah akan terus melaju mengikuti perkembangan zaman, atau tetap diam terkubur dengan ketinggalan dan penurunan kemampuan,” ungkapnya.
Bukukan Prestasi Membanggakan
Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah tercatat berhasil membukukan pencapaian cemerlang. Baru-baru ini, yakni Kamis 22 Juli 2022, Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara menyabet dua penghargaan sekaligus meliputi Terbaik Ketiga dalam penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi/Publikasi Hasil Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui diskusi daring Obrolan Peneliti (OPINI) di Wilayah Tahun 2022 dan Terbaik Ketiga yang diraih oleh Moderator Kemenkumham Sulteng, Julius Efftrain.
Selain itu, penggagalan masuknya narkoba ke dalam Lapas/Rutan yang menjadi bagian dari Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah juga membuktikan tingkat keamanan yang lebih meningkat pada Lapas/Rutan. Yang terdekat, Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah tengah menyelesaikan dan mengendalikan permasalahan pada Satuan Kerja yang dapat berkembang menjadi isu nasional, salah satunya, yaitu terkait terorisme dan peredaran narkoba di Wilayah Sulawesi Tengah, khususnya Morowali dan Banggai.
Peran Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah mendukung proyek strategis nasional di Luwuk, Banggai adalah dengan melaksanakan fungsi pengawasan tenaga kerja asing. “Kami bersinergi dengan berbagai pihak dalam mendukung program strategis nasional di Luwuk, Banggai, Sulawesi tengah,” terang Budi.
Disisi lain, Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah juga terus mendorong dan memberikan semangat kepada Warga Binaan dalam menciptakan karya. Misalnya papan catur yang dibuat oleh WBP Lapas Tolitoli. Relasi dengan masyarakat sekitar juga dijalin dengan baik demi meningkatkan pemahaman masyarakat terkait Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum yakni melalui sosialisasi dan jemput bola terkait Perseroan Perorangan, Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, dll.
“Salah satu layanan unggulan Kanwil Kemenkumham Sulteng yaitu Si OKI (Operator Kekayaan Intelektual) yang berada di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Alasannya karena dapat mempermudah masyarakat untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya melalui sistem Jemput Bola atau turun langsung ke masyarakat. Program ini telah dilaksanakan dari awal tahun 2022 dan sudah mendaftarkan lebih dari 100 Kekayaan Intelektual, mau itu hak cipta, merek, paten, IG (indikasi geografis), bahkan Kekayaan Intelektual Komunal, sampai saat ini,” papar Budi.
Selain dari segi keuangan dan prestasi pekerjaan, Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah juga sudah mulai melakukan transisi dari yang secara daring menjadi luring. Beberapa bentuk inovasi dengan optimalisasi teknologi adalah Pelayanan Kenotariatan dan Layanan Masyarakat secara Digital yang terintegrasi dalam Aplikasi Sistem Pelayanan Hukum (SILAKUM ).
Ada juga Website Kanwil Kemenkumham yang dapat diakses dimanapun, kapanpun oleh masyarakat yang memerlukan layanan Hukum pada laman silakum.com.
Ke depannya, Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah menargetkan menjadi Unit Kerja yang lebih baik dan lebih PASTI dari segi pelayanan kepada masyarakat dan juga dari segi internal.
“Kami terus berusaha mewujudkan Kumham yang lebih PASTI dan BERAHLAK dan dapat menjadi bagian dari unit kerja yang mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Inovasi akan terus kami tingkatkan untuk mencapai pelayanan yang prima dan menjadi unit kerja yang menjadi standar dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Budi. (Angelina)
