Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berupaya keras mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Menurut Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto, WBK dan WBBM memiliki arti sangat penting bagi Kemenkumham karena merupakan bentuk komitmen dalam upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kita bekerja maksimal agar target dapat tercapai. Tahun 2020 adalah momen tepat bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan Zona Integritas WBK/WBBM,” ujar Bambang kepada Zona Integritas, beberapa waktu lalu.
Menurut dia, setiap satker harus memahami kriteria penilaian, membangun team work yang bagus, manajemen yang sehat dan serius melaksanakan komitmen. Selain itu, memiliki strategi dalam berinovasi.
“Harus ada strategi karena komitmen saja tidak cukup. Dalam mengatur strategi harus dilakukan pendekatan secara menyeluruh kepada semua indikator Zona Integritas,” kata Bambang.
Dijelaskannya, untuk menjadikan satker berpredikat WBK/WBBM, setiap satker harus memenuhi 6 area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Terkait perubahan ini, kata Bambang, Kemenkumham sudah melakukan perubahan secara besar-besaran, meliputi perubahan integritas, perubahan layanan kinerja dan perubahan pelayanan publik.
“Perubahan itu berdasarkan survei kepuasaan masyarakat. Hasilnya, satker Kemenkumham memenuhi syarat kepuasaan masyarakat. Satker-satker inilah yang kita dorong dari bawah,” ujarnya.
Sampai saat ini sudah ada 520 dari 768 satker yang lolos seleksi diusulkan berpredikat WBK/WBBM berdasarkan Tim Penilaian Internal (TPI) yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kemenkumham. Targetnya, setelah dinilai oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 70 persen dari 520 satker tersebut dapat meraih WBK dan WBBM.
Dia pun mengajak jajarannya untuk berkompetisi karena kementerian/lembaga lain juga memiliki semangat berkinerja baik dalam membangun organisasinya. “Kita harus berkompetisi, bukan hanya bekerja, karena kementerian dan lembaga lain juga memiliki semangat yang sama,” katanya.
Kemenkumham beberapa tahun terakhir memang termasuk kementerian yang bertabur prestasi. Pada 23 Juli 2020 silam misalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Kemenkumham 2020. Saat itu, Kemenkumham diganjar Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kelima kalinya secara berturut-turut. Pada tahun 2020 ini pula Kemenkumham mendapatkan penghargaan Merit sistem dari KASN dengan predikat sangat baik.
Peran Bambang sendiri selaku Sekjen terbilang sangat penting dalam reformasi birokrasi di Kemenkumham. Pada tahun 2011, dia sudah mendorong Kemenkumham menerbitkan buku Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI: Harmoni dalam Gerak Langkah. Melalui buku tersebut diharapkan akan terjadi pola pikir dan pola tindak.
Kemudian dia mendorong dilaksanakannya pengarahan dan bimbingan terhadap 17 Kanwil Kemenkumham RI dan memperkuat komitmen pemberantasan korupsi dalam bentuk Zona Integritas (ZI) yang diawali dengan penandatanganan dokumen Pakta Integritas oleh pimpinan dan seluruh pegawai.
Penilaian terhadap keberhasilan reformasi birokrasi di Kemenkumham lantas tercermin dengan keberhasilan Bambang mendapatkan penghargaan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya Teladan 2017 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN RB).
Realisasi Target
Bambang merasa yakin target kinerja akan tercapai meski di tengah pandemi Covid-19. Bahkan dia yakin Kemenkumham dapat menyumbang pajak melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lebih besar dari tahun sebelumnya. Namun syaratnya, seluruh jajaran Kemenkumham harus bekerja ekstra keras.
“Harus bekerja keras. Pandemi bukan halangan untuk mengurangi semangat bekerja. Sebaliknya, kita harus ciptakan inovasi baru melayani masyarakat, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan,” katanya.
Sejauh ini, tutur Bambang, 50 persen dari target PNBP senilai Rp 3.328.538.700.000,- sudah tercapai. Dan dalam empat tahun terakhir, terjadi peningkatan yang cukup signifikan di Kemenkumham. “Target dan realisasi PNBP tahun 2016 realisasinya 94 persen, tahun 2017 mencapai 112, 67 persen, tahun 2018 110 persen, dan tahun 2019 mencapai 129,92 persen,” katanya.
Realisasi target PNPB di tubuh Kemenkumham sendiri didapat dari pelayanan jasa hukum, pelayanan keimigrasian dan pelayanan kekayaan intelektual. Saat ini, PNPB dari pelayanan kekayaan intelektual mengalami peningkatan. Sementara dari keimigrasian terkendala pandemi Covid-19 yang menyebabkan penghentian sementara pemberian visa kunjungan bagi orang asing, terutama dari RRC, dan kebijakan penangguhan jamaah umrah ke Arab Saudi.
“Kita mengoptimalkan peningkatan PNPB di AHU. Kita buat terobosan dengan layanan LocVit 20 (Loket Virtual), kita lakukan peningkatan sehingga di tahun 2020 penerimaan hampir 80%,” katanya.
Selain fokus mencapai bahkan melebihi target PNPB, menurut Bambang, Kemenkumham juga harus memenuhi target penyerapan anggaran sampai akhir tahun 2020. “Targetnya tahun ini penyerapan anggaran harus mencapai 97 persen, sama seperti tahun lalu,” ujarnya.
Sementara terkait pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Kemenkumham, sudah disiapkan anggaran Rp 600 miliar di tahun 2021. Anggaran itu sebagian diperuntukkan untuk mendukung penerapan protokol kesehatan pegawai Kemenkumham dan para napi di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), termasuk untuk biaya rapid test dan swab test.
Anggaran tersebut juga digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana rutan dan lapas, pengadaan peralatan napi, sarana dan prasarana Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pemasyarakatan, peningkatan kapasitas SDM, penguatan pengawasan internal serta penguatan manajemen umum.
Bambang pun menjabarkan beberapa progam yang sudah disiapkan untuk tahun 2021, di antaranya perubahan jenis dan tarif atas PNPB, penambahan Unit Kerja Keimigrasian, pembuatan paspor selesai di hari yang sama (one day service), peningkatan pelayanan KI, kerjasama dengan kantor KI luar negeri, dan meningkatkan jumlah negara Visa on Arrival dari 68 menjadi 169 negara. Target PNPB 2021 pun ditingkatkan menjadi 4.484.092.174.924.
Di akhir wawancara, Bambang yang di bulan Desember ini akan purna tugas berpesan agar di tahun mendatang seluruh jajaran Kemenkumham tetap bekerja keras dan tetap kompak. “Jangan sampai terkotak-kotak,” tandasnya. (Yaman)
