Bali-Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankum) Bali, Constantinus Kristomo menyebutkan, Posyankumhamdes (Pos Layanan Hukum dan HAM Desa) Bali dapat menjadi model Keadilan yang berpusat pada rakyat (people-centered justice).
Hal ini disampaikan Constantinus Kristomo, pada acara Senior Level Meeting of the Justice Action Coalition World Justice Forum 2022 di Den Haag Belanda, Rabu (1/6/2022).
Acara tersebut adalah tindak lanjut dari pertemuan virtual tingkat Menteri dalam Koalisi Aksi Keadilan (Justice Action Coalition) Senin (30/5/2022). Pada acara tingkat Menteri tersebut, Menkumham Yasona H. Laoly menegaskan, inilah saat untuk bangkit bersama dan memulai poros Keadilan yang berpusat pada rakyat.
Dalam acara yang dihadiri perwakilan dari 14 Negera tersebut, Kristomo menjelaskan, salah satu terobosan dalam akses keadilan pada masa pandemi adalah pendirian Posyankumhamdes yang saat ini sudah ada di 325 desa di Bali.
“Kanwil Kemenkumham Bali melatih dua warga desa menjadi Paralegal Desa. Dengan disupervisi oleh penyuluh hukum dan organisasi bantuan hukum, paralegal desa tersebut memberikan bantuan hukum non litigasi kepada masyarakat desa, yakni konsultasi hukum, mediasi, penyuluhan hukum dan lain-lain,” imbuhnya.
Ditegaskannya, keadilan yang berpusat pada rakyat (people-centered justice) bukan hanya tentang akses keadilan. Namun juga perubahan mindset dari mereka yang ada pada kanal keadilan seperti instansi-instansi, pengacara, paralegal dan lain-lain untuk lebih mendengarkan rakyat, memahami kebutuhan rakyat dan melayani rakyat.
“Posyankumhamdes adalah model bagaimana Kanwil Kemenkumham dapat lebih mendengar dan melayani akses keadilan hingga ke level pedesaan,” jelas Kristomo lagi.
Dalam acara World Justice Forum tersebut, Kristomo menyampaikan kembali dukungan Menteri Hukum dan HAM RI untuk membentuk Gugus Tugas Koalisi Aksi Keadilan yang memungkinkan koordinasi efektif dan mendapat dukungan internasional untuk memberikan layanan keadilan yang berpusat pada rakyat. (Rio)
