Kupang-Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM RI Bidang Transformasi Digital, Fajar B.S. Lase, memberikan penguatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Kanwil Kemenkumham NTT, di Hotel Sotis, Kupang, Senin (15/11/2021).
Fajar Lase meminta, 15 Satuan Kerja (Satker) di NTT yang lolos ke TPN (Tim Penilai Nasional) terus menyalakan semangat untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Saya berharap 15 Satker di NTT berjuang sampai titik darah penghabisan untuk meraih WBK/WBBM,” tegasnya.
Menurut Fajar Lase, tujuan meraih predikat WBK/WBBM bukan hanya sekedar selembar kertas saja. Melainkan untuk menginternalisasikan semangat perubahan pola pikir dan budaya kerja yang baru pada tiap Satker.
Ada dua hal penting yang menjadi esensi dari WBK/WBBM. Yakni, tidak ada korupsi dan masyarakat merasa puas dengan pelayanan publik. Sebab dalam budaya baru, tidak ada lagi mindset untuk mempersulit setiap pelayanan. Sebaliknya, ada penyederhanaan birokrasi dan transparansi. Termasuk mulai memanfaatkan teknologi informasi.
“Kalau kita bicara budaya baru, tentu ada kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP), berapa biaya untuk setiap layanan dan kejelasan bagaimana cara kita melayani. Sehingga pelayanan mendapatkan kepuasan dari masyarakat,” paparnya.
Dalam upaya meraih predikat WBK/WBBM, lanjut Fajar Lase, sesungguhnya tidak terlepas dari target kinerja dengan mekanisme perjanjian kinerja. Target kinerja atau Tarja dari Unit Utama kepada seluruh Satker sebagai bentuk pengejawantahan visi Presiden RI.
Yakni untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dalam semangat gotong royong. Oleh karena itu, tarja harus dilaksanakan dengan semangat reformasi birokrasi melalui 8 area perubahan dan 6 komponen pengungkitnya. Dengan demikian, predikat WBK/WBBM yang nanti diraih benar-benar mencerminkan secara utuh kondisi real yang ada di masing-masing Satker.
“Seluruh jajaran harus memiliki komitmen bersama untuk tidak korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di dalamnya termasuk tidak ada pungli,” tegasnya.
Kegiatan ini diikuti Kepala Kantor Wilayah Marciana Dominika Jone bersama para Kepala Divisi, Pejabat Administrator dan Pengawas, serta para Kepala UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham NTT.
Marciana Dominika Jone menyampaikan, terima kasih kepada Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM RI Bidang Transformasi Digital, yang tidak pernah bosan memberikan penguatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
Di tengah keterbatasan sarana prasarana di NTT, pihaknya menegaskan telah memiliki strategi dan komitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui berbagai inovasi pelayanan publik.
Selain itu, memastikan tidak ada praktek korupsi dan pungli. Baik dalam layanan pemasyarakatan, keimigrasian, maupun pelayanan hukum dan HAM.
“Di NTT untuk aplikasi memang masih terbatas. Di Kanwil saja, baru ada satu aplikasi yaitu aplikasi Sonde. Tapi teman-teman di Pemasyarakatan dan Keimigrasian sudah melaksanakan pelayanan door to door,” ujarnya.
Tahun 2021, lanjut Marciana, Kanwil Kemenkumham NTT sebetulnya mengusulkan 26 Satker untuk meraih predikat WBK/WBBM. Namun dari hasil penilaian TPI, hanya 15 Satker yang lolos untuk dilakukan penilaian oleh TPN.
Kanwil Kemenkumham NTT terus mengupayakan untuk memenuhi sekaligus memperbaiki semua data dukung dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
“Bagi kami, perubahan untuk meraih WBK/WBBM itu tidak bisa instan dan yang paling penting bagi kami adalah integritas untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat NTT,” jelasnya. (Marstinus)
