Jakarta-Menteri Hukum Supratman memastikan akan melanjutkan praktik-praktik baik yang telah diterapkan sebelumnta. Salah satunya adalah penyatuan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan menjadi Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) yang diwariskan Menkumham Yasonna Laoly.
Hal ini disampaikannya menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia pada Senin (4/11/2024).
“Apa yang disarankan oleh beliau (Prof Yasonna Laoly) termasuk Kang Agung itu menjadi perhatian kami. Sampai hari ini, kebijakan-kebijakan di Kementerian Hukum semua yang baik pasti kami lanjutkan. Termasuk apa yang diharapkan Prof Laoly terkait dengan keberadaan Politeknik kita. Alhamdulillah, Menpan RB sudah menyetujui Politeknik tetap dalam satu atap BPSDM di Kementerian Hukum,” imbuhnya.
Dia juga memastikan Kepala BPSDM Razilu mengembangkan program studi (Prodi)yang baru di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut sebab kita kekurangan tenaga perancang. “Pak Razilu sedang menyiapkan naskah akademik pembuatan Prodi yang baru. Termasuk kami juga bicara dengan Menteri HAM, jika ingin membuka sekolah HAM seperti yang beliau sampaikan, mungkin untuk sementara cikal bakalnya bisa lahir di BPSDM dalam hal ini Politeknik yang saat ini kita miliki,” katanya.
Namun, lanjutnya, dalam perkembangannya dianggap lebih urgen dan rasional maka pihaknya akan berdiskusi kembali dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Kementerian HAM.
Dalam rapat perdana Menteri Hukum bersama DPR sejak dibentuknya Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto ini juga, Supratman dan anggota Komisi XIII membahas fokus kerja Kementerian Hukum setelah pemisahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi tiga kementerian.
Supratman menjelaskan bahwa saat ini Kementerian Hukum sedang dalam masa transisi pasca-pemisahan tersebut. Tim transisi Kementerian Hukum menargetkan penyelesaian kelembagaan pada Juni 2025. Selain itu, kementerian juga tengah memprioritaskan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, mulai dari perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hingga pembangunan sistem merit sebagai dasar pengembangan karir pegawai yang adil dan berbasis kompetensi.
“Memastikan rekrutmen CPNS yang saat ini berlangsung dengan lancar adalah langkah awal untuk memastikan kualitas SDM. Kualitas SDM menentukan keberhasilan organisasi,” ujar Supratman di ruang rapat Gedung Nusantara II DPR RI.
Dalam bidang regulasi, Supratman menambahkan bahwa Kementerian Hukum berfokus pada reviu seluruh peraturan perundang-undangan agar selaras dalam mendukung Indonesia Emas 2045.
“Kami melakukan reviu terhadap Undang-undang dan peraturan pemerintah untuk sinkronisasi dan harmonisasi, sehingga bisa satu langkah menuju Indonesia Emas 2045,” jelasnya.
Anggota Komisi XIII, Al Muzzammil Yusuf, mengingatkan agar Kementerian Hukum memperhatikan aspek partisipasi bermakna (meaningful participation) dalam proses pembentukan Undang-undang. Anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini mengingatkan bahwa partisipasi publik dalam pembentukan produk hukum merupakan amanat putusan Mahkamah Konstitusi.
Sementara itu, anggota Komisi XIII, Ali Mazi, mendorong peningkatan fungsi pembinaan hukum nasional yang menurutnya telah memberikan dampak positif sejak era 1990-an.
Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, yang turut hadir dalam rapat ini, menyampaikan harapannya agar pegawai berintegritas dan berpengetahuan luas ditempatkan di setiap satuan kerja Kementerian Hukum, terutama pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI).
“Kami mengharapkan kehadiran orang-orang yang kredibel, berintegritas, dan memiliki kedalaman pengetahuan. Tanpa integritas, organisasi akan menghadapi tantangan besar,” tegas Yasonna. (Sal)
