Makassar-Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM, yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, menggelar kegiatan Feedback dan Monitoring Evaluasi Hasil Penilaian Kompetensi Tahun Anggaran 2024 pada Selasa (15/10/2024).
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kemenkumham Sulsel, Jaya Saputra, tim asesor BPSDM Hukum dan HAM, serta diikuti oleh 60 peserta dari Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis yang sebelumnya telah mengikuti Penilaian Kompetensi bagi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional yang dilaksanakan pada 23–24 April 2024.
Acara dibuka dengan pembacaan laporan kegiatan oleh Rr. Dewi Sri Handayani selaku Ketua Panitia, dilanjutkan dengan sambutan dari Asesor SDM Aparatur Ahli Utama, Nuni Suryani. Nuni menyampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan merupakan salah satu kantor wilayah terbaik di Indonesia, pencapaian ini diraih melalui usaha yang tidak mudah, salah satunya melalui pembinaan SDM Aparatur Sipil Negara.
“Penilaian dan pengembangan kompetensi perlu dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengambilan data, pengolahan data, penyusunan laporan akhir, dan penyampaian feedback hasil penilaian kompetensi. Hasil penilaian kompetensi ini akan menjadi acuan dalam proses pembinaan pegawai demi kemajuan organisasi Kemenkumham,” ungkap Nuni.
Melanjutkan sambutannya, Kepala Divisi Keimigrasian Jaya Saputra menjelaskan bahwa pengembangan karier merupakan bagian dari manajemen karier Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menteri sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) wajib menetapkan rencana pengembangan karier, melaksanakan pengembangan karier, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan karier pegawai di instansi masing-masing.
“Agar sistem merit dapat diterapkan dan berjalan efektif, perlu adanya identifikasi profil pegawai yang mencakup potensi dan kompetensi sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan. Identifikasi ini dapat dilakukan melalui penilaian potensi dan kompetensi pegawai, salah satunya menggunakan metode Assessment Center,” ungkap Jaya.
Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan assessment dilakukan secara adil dan tanpa diskriminasi, tanpa memandang latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, maupun kondisi kecacatan. Proses ini dilakukan secara terbuka dan kompetitif dengan mempertimbangkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, serta integritas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, untuk memastikan penempatan pegawai yang tepat.
Selanjutnya, Jaya menekankan pentingnya pemanfaatan hasil penilaian kompetensi pegawai melalui pemberian umpan balik sebagai tahap akhir penyelenggaraan penilaian. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung percepatan manajemen talenta ASN yang unggul, sehingga berdampak positif terhadap kualitas pelayanan publik.
“The Right Man on The Right Place akan mendukung efektivitas kinerja organisasi untuk mencapai target yang telah ditentukan,” tutup Jaya.
Kepala Kantor Wilayah Taufiqurrakhman juga mendukung terlaksananya kegiatan ini sebagai kontribusi dalam mewujudkan ASN yang berkualitas dan berkelas dunia, khususnya di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. (Sal)
