Bali-Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) Masjuno, didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Andrieansjah, serta beberapa pejabat lainnya seperti Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Ave Maria Sihombing; Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Dona Prawisuda; Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara, Egga Okstrada Mulyana; dan Operator Kekayaan Intelektual, turut menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual. Acara ini berlangsung di Discovery Kartika Plaza Hotel, Bali, pada 4 September 2024.
Rapat yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI ini mengusung tema **“Ekosistem Kekayaan Intelektual Mendorong Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif & Berkelanjutan.”** Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM se-Indonesia, dengan melibatkan pejabat seperti Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Kepala Sub Bidang Pelayanan KI, serta operator KI.
Tujuan dari Rakernis ini adalah untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Kantor Wilayah pada tahun 2024, menyampaikan rencana kerja dan implementasi kebijakan kekayaan intelektual untuk tahun anggaran 2025, serta membahas pelaksanaan teknis PK Kanwil tahun 2025. Selain itu, Rakernis juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah dalam mendukung program strategis kekayaan intelektual serta mewujudkan akuntabilitas kinerja program tersebut.
Dalam kesempatan pertama, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Min Usihen, membuka secara resmi Rakornis ini. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kekayaan intelektual memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing produk lokal dan menarik investasi. Ia juga menekankan pentingnya Rakornis sebagai sarana untuk monitoring, evaluasi, dan penyatuan visi serta misi DJKI dalam memperkuat komitmen terhadap inovasi dan kreativitas seluruh pemangku kepentingan di bidang pelayanan kekayaan intelektual di seluruh wilayah.
“Melalui Rakornis ini, kita berupaya mengoptimalkan layanan kekayaan intelektual di seluruh wilayah Indonesia. Pertemuan ini juga menjadi sarana bagi kita untuk berbagi ide dan strategi guna meningkatkan perlindungan KI yang terus kita gaungkan,” ungkap Min Usihen.
Min Usihen juga menyampaikan apresiasi atas pencapaian signifikan seluruh Kantor Wilayah dalam memenuhi perjanjian kinerja, melaksanakan rencana aksi, serta mencapai target kinerja program kekayaan intelektual tahun 2024. Dia juga memberikan penghargaan atas kerja sama erat antara Kantor Wilayah dan Pemerintah Daerah, yang telah berkontribusi pada pencapaian visi dan misi Kemenkumham dalam meningkatkan layanan kekayaan intelektual yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Di akhir sambutannya, Min Usihen mengapresiasi sinergi kuat yang telah terjalin antara Kantor Wilayah dengan Pemerintah Daerah. “Kolaborasi adalah kunci untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kekayaan intelektual di daerah. Kerja sama ini harus terus dipertahankan,” pungkasnya. (Sal)
