Bandung-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat melaksanakan verifikasi faktual dokumen sebagai bagian dari proses perpanjangan sertifikasi bagi pemberi bantuan hukum di wilayah Jawa Barat, Selasa (19/08/2024). Langkah ini bertujuan memastikan bahwa pemberi bantuan hukum di Jawa Barat tetap memenuhi standar dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Masjuno, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Andi Taletting Langi, dan Kepala Bidang Hukum, Lina Kurniasari, menegaskan bahwa verifikasi ini merupakan komitmen Kemenkumham dalam menjaga kualitas layanan bantuan hukum kepada masyarakat.
“Verifikasi ini bertujuan memastikan bahwa semua pemberi bantuan hukum yang terdaftar dan bersertifikat di Jawa Barat memiliki kompetensi dan kelayakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” imbuhnya.
Verifikasi dilaksanakan selama 4 hari (20-23 Agustus 2024) dengan melibatkan 47 Lembaga Pemberi Bantuan Hukum di Jawa Barat. Setiap hari, Tim Verifikasi akan memeriksa kelengkapan dokumen dari 12 lembaga.
Proses verifikasi mencakup pengecekan langsung terhadap dokumen penting seperti akta pendirian, profil lembaga, daftar personel, serta laporan kegiatan lembaga. Kemenkumham Jabar juga akan memverifikasi sarana dan prasarana yang dimiliki lembaga untuk memastikan kesiapan mereka dalam memberikan layanan bantuan hukum yang optimal.
Lembaga pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat akan mendapatkan perpanjangan sertifikasi, sementara lembaga yang tidak memenuhi syarat akan dicabut sertifikasinya.
Proses verifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pemberi bantuan hukum di Jawa Barat, sehingga masyarakat dapat mengakses keadilan dengan layanan berkualitas. Kemenkumham Jabar akan terus memantau dan mengevaluasi lembaga-lembaga ini untuk memastikan bahwa mereka tetap beroperasi sesuai standar yang ditetapkan.
Dengan adanya langkah ini, diharapkan masyarakat Jawa Barat dapat lebih mudah dan merasa aman dalam mengakses bantuan hukum yang dibutuhkan. Verifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas bantuan hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Kemenkumham Jawa Barat berkomitmen untuk mendukung akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Seluruh pihak yang terlibat diharapkan menjalani proses ini dengan transparan dan akuntabel, demi terciptanya sistem hukum yang lebih baik di Indonesia. (Sal)
