Jakarta-Rapat Koordinasi Pengendalian Program Dukungan Manajemen Tahun 2024 resmi ditutup oleh Ketua Steering Committee, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Strategi dan Kebijakan (BSK) Kemenkumham, Y. Ambeg Paramarta, Kamis (18/7/2024).
Hadir langsung dalam kegiatan di Grand Mercure Hotel, Kakanwil Kemenkumham Malut Ignatius Purwanto, Kepala Divisi Administrasi Slamet Pramoedji, Kepala Bagian Program dan Humas Irwan Kadir, beserta jajaran.
Sebelumnya, dilakukan rapat pembahasan pada masing-masing komisi yang terdiri dari Komisi I tentang Perencanaan dan Penganggaran, Komisi II tentang Sumber Daya Manusia dan Barang Milik Negara, dan Komisi III tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kehumasan, dan Kearsipan.
Secara bergantian, tiap komisi menyampaikan hasil dari pembahasan dan kesepakatan diskusi. Penyaji Komisi I memaparkan isu permasalahan, kendala, rencana tindak lanjut, solusi, timeline, dan output.
Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Asep Kurnia, menanggapi paparan Komisi I untuk memperkuat SPBE di lingkungan Kemenkumham.
“Berkaca pada kejadian diretasnya data pada instansi pemerintah, Kemenkumham wajib memperkuat keamanan SPBE, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami kendala. Keamanan data harus dilakukan backup secara berkala dan memperkuat Sistem Penghubung Layanan Pemerintah,” ujarnya.
Dilanjutkan dengan pemaparan dari Komisi II terkait SDM dan BMN. Menanggapi pemaparan tersebut, Asep Kurnia menyoroti terkait SDM.
“Kita harus menyikapi permasalahan yang saat ini terjadi. Bagaimana kita harus meningkatkan kualitas dan menyikapi adanya pemberitaan negatif yang viral terkait SDM di Kemenkumham,” ucap Asep Kurnia.
Paparan terakhir oleh Komisi III terkait SPBE, Kehumasan, dan Kearsipan. Asep Kurnia menanggapi paparan dari Komisi III mengenai nilai SAKIP yang masih belum maksimal.
“Masih rendahnya nilai SAKIP karena pemahaman terhadap pegawai yang masih kurang di wilayah dan satker sehingga perlu dirancang strategi untuk pendampingan secara berkala,” paparnya.
Dalam penutupan, Ambeg berpesan kepada seluruh peserta Rakordal Dukman 2024 untuk memahami dan melaksanakan hasil rekomendasi yang telah disepakati bersama.
“Apa yang telah dihasilkan dalam Rakor harus dipahami dengan baik dan kemudian melaksanakan seluruh rekomendasi yang telah dihasilkan. Kepatuhan melaksanakan rekomendasi dan monitoring harus dilakukan secara berjenjang sehingga rencana yang telah kita rancang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,” pesannya.
“Rekomendasi yang telah disepakati bersama harus dilaporkan hasil tindak lanjutnya pada Rakor evaluasi pertemuan selanjutnya,” pungkasnya.
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, Kakanwil Kemenkumham Malut Ignatius Purwanto menunjukkan komitmen dan keseriusan dari Kanwil Kemenkumham Malut. Purwanto mendorong jajaran untuk mengimplementasikan rekomendasi dari hasil rapat koordinasi tersebut. Harapannya, dapat berdampak positif bagi pelayanan publik dan penegakan hukum di wilayah Maluku Utara. (Sal)
