Samarinda-Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Samarinda Jul Herry Siburian mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) SDP Integrasi, Remisi, dan Asesmen Tahun 2024 yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkumham Kaltim) di Aston Hotel & Convention Center Samarinda, Selasa (2/7/2024).
Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas petugas pemasyarakatan dalam pengelolaan integrasi, remisi, dan asesmen narapidana.
Hadir juga dalam acara tersebut Kasubsi Pelayanan Tahanan Didik Prasetya Adi bersama 2 staf, yaitu Dedy Tri Widodo sebagai Penelaah Status WBP dan Muhammad Hakim sebagai pengelola SDP.
Kegiatan Bimtek berlangsung selama 3 hari, mulai dari 02 Juli hingga 04 Juli 2024. Acara dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kaltim, Gun Gun Gunawan, yang didampingi oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Heri Azhari dan dihadiri oleh pejabat administrator, pengawas, dan fungsional Kantor Wilayah, serta kepala UPT di wilayah Samarinda, Tenggarong, dan Balikpapan.
Sebanyak 45 peserta dari 17 UPT Pemasyarakatan di Kalimantan Timur serta perwakilan dari Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Kaltim ikut serta dalam acara ini. Narasumber acara berasal dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, antara lain Penelaah Status WBP Faiz Fakhri Isjwara, Dicky Novandi Pratama, dan Pengelola Keamanan dan Ketertiban Rizki Akbar.
Dalam kesempatan ini, Kepala Sub Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerjasama Yunus Martanto menyampaikan laporan kegiatan Bimtek, menjelaskan tujuan utama Bimtek adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta dalam penginputan data SDP secara online, guna mendukung proses registrasi online. Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kompetensi petugas dalam menguasai teknologi serta memberikan pemahaman dalam mendukung kepatuhan dalam penginputan data secara online.
Kepala Kantor Wilayah, Gun Gun Gunawan, dalam sambutannya menjelaskan bahwa Sistem Database Pemasyarakatan adalah inovasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang telah terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kantor Wilayah, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap narapidana, khususnya terkait integrasi, remisi, dan asesmen narapidana. Dengan adanya aplikasi SDP, diharapkan proses pengusulan integrasi, remisi, dan asesmen narapidana dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Gunawan menegaskan bahwa melalui Bimtek SDP Fitur Integrasi, Remisi, dan Asesmen Narapidana Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memperkuat kinerja dan integritas petugas dalam mencapai tujuan bersama. “Kegiatan Bimtek yang berlangsung selama 3 hari ini telah dilaksanakan dengan baik. Saya mengajak seluruh peserta untuk belajar bersama melalui kegiatan ini, guna memperkuat kompetensi dan memberikan dampak positif bagi organisasi,” ucapnya.
Bimtek SDP Fitur Integrasi, Remisi, dan Asesmen Narapidana Tahun 2024 merupakan langkah penting dalam meningkatkan kapasitas petugas pemasyarakatan di Kalimantan Timur. Diharapkan, para petugas dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada narapidana dan masyarakat untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih maju dan bermanfaat. (Sal)
