Mamuju-Kepala Bagian Umum Sudarsono menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat atas pencapaian hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023, yang mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Apresiasi tersebut disampaikannya saat mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Pamuji Raharja, dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023.
Penyerahan LHP dilakukan melalui Rapat Paripurna, yang dihadiri oleh anggota DPRD Sulawesi Barat, Forkompinda, dan pimpinan instansi vertikal. Hadir pada kesempatan itu Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin, Ketua DPRD Sulawesi Barat Sitti Suraidah Suhardi, Kepala Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan Keuangan Wilayah IV BPK RI, Dwi Sabardiana, Plh. Kepala BPK Sulawesi Barat, Kapolda Sulbar Adang Ginanjar, Forkopimda, Pimpinan Instansi Vertikal, para Bupati, dan tamu undangan lainnya. Acara dibuka langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Hj. Sitti Suraidah Suhardi.
Kepala Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan Keuangan Wilayah IV BPK RI, Dwi Sabardiana, menyatakan bahwa BPK RI memiliki mandat untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan tujuan memberikan opini atas kewajaran LKPD. Dwi mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Provinsi Sulawesi Barat yang telah menyampaikan LKPD sesuai waktu yang ditentukan. Ringkasan atas 22 hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2023 di wilayah Sulawesi Barat meliputi tujuh LHP LKPD, lima LHP Kinerja, dan sepuluh LHP dengan tujuan tertentu.
Ia mengucapkan selamat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya pada tahun 2024.
Secara terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Pamuji Raharja, menyampaikan apresiasi atas pencapaian ini. “Keberhasilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mempertahankan predikat opini WTP dari BPK RI merupakan yang kesepuluh kalinya secara berturut-turut,” kata Pamuji, salah satu Kakanwil di bawah kepemimpinan Menkumham Yasonna Laoly ini, di sela-sela waktunya. (Sal)
