Polewali-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat (Kanwil Kemenkumham Sulbar) melakukan verifikasi faktual lapangan terhadap calon pemberi bantuan hukum untuk periode 2025-2027.
Tim Kelompok Kerja Daerah Sulbar, dipimpin oleh Kadiv Yankumham Kemenkumham Sulbar Rahendro Jati, melakukan verifikasi ini pada Jum’at (19/4/2024) di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Anti Diskriminasi Sulawesi Barat (LBH Mitra Madani) Polewali Mandar dan LBH Setara Malaqbiq Yustisi Kabupaten Polewali Mandar.
Rahendro menjelaskan bahwa tujuan verifikasi ini adalah memastikan kondisi kantor kedua calon pemberi bantuan hukum sesuai dengan informasi yang disampaikan pada saat pendaftaran melalui aplikasi.
“Ini adalah tahapan verifikasi dan akreditasi calon pemberi bantuan hukum yang harus dilakukan oleh Pokjada setelah tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dokumen. Hasil verifikasi faktual lapangan ini akan kami teruskan ke Panitia Kerja Pusat dan Panitia Verasi periode 2025-2027 untuk diproses dan pengambilan keputusan,” tambahnya.
Selama kunjungan tersebut, tim Pokjada Kemenkumham Sulbar diterima langsung oleh masing-masing Ketua/Direktur dari kedua calon pemberi bantuan hukum beserta para pengurus, advokat, dan paralegal.
Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Marasidin, juga menegaskan komitmen untuk terus mendorong peningkatan pemberi bantuan hukum di Sulbar. “Semoga akan ada penambahan PBH yang terakreditasi di Sulbar untuk mendukung pelaksanaan bantuan hukum bagi rakyat miskin, yang merupakan program prioritas pemerintah,” ujar salah satu Kakanwil di bawah kepemimpinan Menkumham, Yassona H Laoly. (Sal)
