Mamuju-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat (Kanwil Kemenkumham Sulbar) menghadiri kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 di Graha Sandeq, Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Senin (5/2/2024).
Hadir dalam kegiatan tersebut Kabid Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi Akhmad Herriansyah, mewakili Kepala Kantor Wilayah Marasidin. Kegiatan itu dibuka Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Zudan Arif Fahrulloh dan dihadiri oleh seluruh Instansi Vertikal dan OPD Lingkup Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Sulawesi Barat menyampaikan pentingnya kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana amanat ketentuan Pasal 80 ayat (1) Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. “Hilir dari kegiatan ini adalah APBD, dan APBD disusun tujuan utamanya adalah Sulbar sejahtera, dan pelayanan publik yang terbaik,” ujarnya.
Kegiatan ini diisi Diskusi Panel dengan 3 Narasumber yakni Dr. Muhammad Idris, M. Si (Sekda Sulbar), Mohammad Roudo, ST, MPP, Ph.D (Direktur Regional II Bappenas), Prof. Dr. Ir. Kaimuddin, M. Si (Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Sulawesi Barat).
Kegiatan ditutup dengan acara penandatanganan Berita Acara Hasil Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025.
Di tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar, Marasidin sebagai perpanjangan tangan Menteri Hukum dan HAM RI, mendukung penuh kegiatan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberian layanan publik yang baik.
“Sehingga Kanwil Kemenkumham Sulbar akan terus memberikan kontribusi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkas salah seorang Kakanwil unit Wilayah di bawah kepemimpinan Menkumham, Yasonna itu. (Sal)
