Mamuju-Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Barat (Sulbar) Parlindungan mengatakan jajarannya akan terus memaksimalkan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis HAM.
Hal itu disampaikannya saat membuka Pelaksanaan pelatihan bahasa isyarat bagi petugas layanan di jajaran Kanwil Kemenkumham Sulbar di Aula Pengayoman Kanwil Kemenkumham Sulbar, Jumat (11/8/2023).
Menurutnya, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM).
“Maka diperlukan upaya peningkatan kualitas layanan publik yang berpedoman pada prinsip HAM dengan berorientasi pada kebutuhan, kepastian, dan kepuasan penerima layanan publik,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rahendro Jati menilai untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang sesuai harapan diperlukan adanya unit kerja pelayanan publik yang memenuhi kriteria aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana.
“Melalui pemenuhan fasilitas, ketersediaan SDM, kepatuhan petugas terhadap standar pelayanan, inovasi pelayanan publik dan integritas,” sambung Rahendro.
Ia juga berharap agar jajarannya ikut mewujudkan pelayanan unit kerja yang berpedoman pada prinsip HAM, pelayanan yang cepat, tepat, berkualitas, tidak diskriminatif, serta bebas dari pungli, suap, korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Serta mewujudkan kepastian dan kepuasan penerima layanan serta penguatan akuntabilitas kinerja atas layanan publik yang diberikan” tuturnya.
Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Bidang HAM Idris, narasumber Ibu Betrina dari Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Kabupaten Mamuju. (Magfi)
