Jakarta-Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyerahkan hasil rapat pimpinan nasional (Rapimnas) kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Prof (H.C) Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDI Perjuangan, di Jl. Diponegoro, Jakarta, Minggu (30/4/2023).
penyerahan tersebut sebagai bentuk kerja sama politik kedua partai. “Menyatukan diri dalam gerak kemenangan bersama dengan PDI Perjuangan, karena itulah pada kesempatan ini pula akan dilakukan penyerahan hasil Rapimnas PPP dari Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Bapak Muhammad Mardiono kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Usai diserahkan, sebagai bentuk syukur jajaran DPP PDI Perjuangan yang hadir bersama PPP melakukan doa yang dipimpin oleh politikus senior PPP KH Mustofa Aqil Siradj.
“Terima kasih kepada KH Mustofa Aqil Siradj atas doa yang telah disampaikan, menjadi berkat bagi seluruh kerja sama seluruh partai politik ini,” ungkap Hasto.
Setelah itu, pertemuan kedua parpol dalam rangka kerja sama politik ditutup secara resmi.
“Dengan mohon izin dari Ibu Megawati Soekarnoputri dan Bapak Muhamad Mardiono, PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan dalam rangka kerja sama partai politik untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden untuk diperjuangkan bersama, dimenangkan bersama, di dalam Pemilu pada tahun 2024 mohon izin ditutup,” tutup Hasto.
Menanggapi koalisi ini, Sutrisno Pangaribuan selaku Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) mengatakan, kedua Parpol sebagai produk sekaligus korban orde baru ini memilih akhir bulan April sebagai awal kerjasama politik. “Kerjasama politik paling komplit sebab keduanya mewakili dua kutub politik riil paling kuat, yakni kutub nasionalis dan Islam,” imbuh Sutrisno.
Berdasarkan hasil Pemilu 2019, PDIP memeroleh 128 dari 575 kursi ( 22,26%), dan PPP 19 dari 575 kursi (suara: 4,52%). Maka keduanya telah memenuhi ambang batas pengajuan pasangan calon (Paslon) di Pilpres 2024, yakni 26,78%, lebih besar dari ambang batas 20%.
Kerjasama politik kedua Parpol ini sudah cukup, tidak dibutuhkan lagi tambahan Parpol parlemen yang akan membuatnya makin gemuk, lambat bergerak, dan kaku. “Kedua Parpol ini lebih baik mengajak Parpol baru dan Parpol non parlemen yang “tidak banyak maunya”. Tambahan dukungan dari PSI dan Hanura sudah cukup,” sarannya.
PDIP dan PPP harus belajar dari “Koalisi Kebangsaan”, Parpol pengusung Megawati Soekarnoputri- Hasyim Muzadi di Pemilu 2004. Selain penggunaan kata kebangsaan tidak tepat, koalisi Parpol dalam jumlah banyak juga tidak menjamin.
Pilpres 2019 juga dapat dijadikan referensi, bahwa koalisi Parpol yang banyak juga tidak membuat Joko Widodo dan Ma’ruf Amin menang besar. Kemenangan Joko Widodo- Jusuf Kalla di Pilpres 2014 bahkan lebih besar, meskipun koalisi Parpol sedikit.
“Kemenangan Pilpres 2024 tidak ditentukan oleh jumlah Parpol pendukung, namun oleh kesatuan Paslon, Parpol, relawan, simpatisan, dengan rakyat. Maka Capres Ganjar Pranowo membutuhkan ‘Koalisi Besar: Koalisi Bersama Rakyat,” tutupnya. (Sal)
