Jakarta-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan capaian kinerja APBN Februari 2023 sangat baik dengan realisasi yang memberikan berbagai manfaat untuk masyarakat Indonesia.
Hal tersebut diungkapkannya pada Konferensi Pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa), Selasa (14/03/2023), di Kantor Pusat Kementerian Keuangan.
“Pendapatan negara kita sampai dengan akhir Februari terkumpul Rp419,6 T. Ini artinya 17% dari target penerimaan atau pendapatan negara sudah dikumpulkan pada dua bulan pertama yaitu Januari dan Februari. Pertumbuhan dari pendapatan negara adalah 38,7% year on year, yaitu terdiri dari pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak,” terangnya, dilansir dari laman kemenkeu.go.id.
Kinerja APBN hingga Februari 2023 mencatatkan surplus yang didukung kinerja pendapatan yang masih kuat dan tren belanja yang positif. Ia juga memaparkan, kondisi ekonomi yang semakin pulih berimbas pada aktivitas masyarakat yang meningkat, dan kontribusi implementasi UU HPP terlihat dari penerimaan pajak yang tumbuh baik dan positif. Penerimaan pajak mencapai Rp279,98 triliun, tumbuh 40,35% (yoy) dan mencapai 16,30% dari target APBN 2023.
Selain itu, kenaikan yang signifikan juga terlihat dari sisi PNBP yang mencapai Rp 86,4 triliun (86,6% yoy), mencapai 19,6% dari target APBN. Sementara itu penerimaan Kepabeanan dan Cukai mengalami sedikit penurunan namun tetap on-track dengan Rp53,27 triliun, atau 17,57% dari APBN pada Februari 2023.
Per Februari 2023, realisasi Belanja Pemerintah Pusat adalah Rp182,6 triliun, 8,1% dari APBN. Anggaran untuk bidang kesehatan, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial masih menjadi belanja prioritas yang terus dijaga. Sementara itu, untuk belanja TKDD hingga akhir Februari 2023 terealisasi sebesar Rp105,2 triliun, 12,9% dari APBN. Secara keseluruhan, postur APBN menunjukkan kondisi surplus Rp131,8 triliun atau 0,63% PDB.
“Kenaikan belanja negara 1,8% (yoy) ini juga kita harapkan akan mendukung perekonomian kita. Jadi inilah kondisi APBN hingga Februari 2023 yang kondisinya jauh lebih kuat dari Februari tahun lalu yang bisa dilihat dari posturnya dan juga dari sisi penerimaan maupun belanja,” lanjut Menkeu.
Meski demikian, Menkeu mengatakan bahwa ekonomi global masih perlu diwaspadai karena polanya sulit untuk ditebak.
“APBN akan tetap menjadi instrumen yang kita jaga untuk menjaga seluruh masyarakat Indonesia dari shock yang mungkin akan terjadi entah karena (efek dari) perang (Rusia-Ukraina), entah karena harga energi, entah karena harga pangan, dan entah karena berbagai shock yang terjadi akibat ekonomi global harus kita antisipasi, dan oleh karena itu APBN akan terus responsif dan fleksibel,” tandasnya. (Ina)
