𝐆𝐂𝐈, 𝐃𝐢𝐚𝐬𝐩𝐨𝐫𝐚, 𝐝𝐚𝐧 𝐀𝐬𝐭𝐚 𝐂𝐢𝐭𝐚: 𝐌𝐞𝐧𝐣𝐞𝐦𝐛𝐚𝐭𝐚𝐧𝐢 𝐈𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐚𝐬, 𝐄𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢, 𝐝𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐩𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐍𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥

Oleh: Abdullah Rasyid

Kebijakan Global Citizenship of Indonesia (GCI) menandai satu babak baru dalam politik keimigrasian Indonesia. Di tengah ketegangan lama antara prinsip kewarganegaraan tunggal dan realitas mobilitas global, negara mencoba mengambil jalan tengah: memberikan keterikatan permanen tanpa harus membuka pintu kewarganegaraan ganda penuh. Ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan pilihan strategis yang menyentuh aspek identitas, ekonomi, dan geopolitik.

Dalam konteks ini, GCI layak dibaca sebagai instrumen negara untuk merangkul diaspora dan anak hasil perkawinan campuran—dua kelompok yang selama ini sering berada di “ruang antara”: dekat secara emosional dengan Indonesia, tetapi terbatas secara hukum.

Diaspora: dari “Brain Drain” ke “Brain Circulation”

Selama bertahun-tahun, diaspora Indonesia menghadapi dilema klasik: mempertahankan kewarganegaraan Indonesia dengan keterbatasan mobilitas global, atau berpindah kewarganegaraan dengan konsekuensi keterputusan administratif dari tanah air. GCI mencoba memutus dilema ini.

Dengan memberikan ITAP tanpa batas waktu, negara mengirim sinyal kuat: kontribusi tidak lagi diukur dari status paspor semata, tetapi dari keterlibatan nyata. Diaspora dapat tinggal, berinvestasi, membangun usaha, bahkan mentransfer pengetahuan tanpa beban prosedural yang berbelit.

Manfaat paling konkret terletak pada transformasi dari brain drain menjadi brain circulation. Profesional Indonesia di luar negeri—ilmuwan, teknokrat, entrepreneur—dapat menjadikan Indonesia sebagai basis kedua tanpa kehilangan akses globalnya. Dalam jangka panjang, ini berpotensi memperkuat ekosistem inovasi nasional, sesuatu yang selama ini menjadi titik lemah daya saing Indonesia.

Anak Perkawinan Campuran: Mengakhiri “Limbo Identitas”

Jika diaspora menghadapi dilema strategis, anak hasil perkawinan campuran menghadapi dilema eksistensial. Banyak dari mereka tumbuh dengan identitas ganda secara kultural, tetapi dipaksa memilih satu secara hukum ketika dewasa. Pilihan itu sering kali bukan soal loyalitas, melainkan soal peluang hidup.

GCI menawarkan solusi yang lebih manusiawi. Ia tidak memaksa pilihan yang bersifat zero-sum, tetapi membuka ruang keterikatan berkelanjutan dengan Indonesia. Bagi kelompok ini, GCI bukan sekadar izin tinggal, melainkan pengakuan atas kompleksitas identitas mereka.

Dampaknya tidak hanya psikologis, tetapi juga struktural: akses terhadap pendidikan, peluang ekonomi, dan jaringan sosial di Indonesia menjadi lebih terbuka. Dalam jangka panjang, kelompok ini justru bisa menjadi “jembatan alami” antara Indonesia dan dunia global—aset yang jarang disadari dalam perumusan kebijakan publik.

Asta Cita dan Logika Negara Modern

Dalam kerangka Asta Cita Presiden Prabowo, GCI memiliki relevansi yang cukup kuat, setidaknya pada tiga dimensi utama.

Pertama, penguatan sumber daya manusia (SDM) unggul.

Asta Cita menekankan pentingnya kualitas SDM sebagai fondasi kemajuan bangsa. GCI memperluas definisi SDM nasional—tidak lagi terbatas pada warga negara secara formal, tetapi juga mereka yang memiliki afiliasi kuat dan kapasitas global. Ini adalah pendekatan yang lebih adaptif terhadap era kompetisi talenta internasional.

Kedua, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dengan skema komitmen investasi dan kemudahan tinggal, GCI berpotensi menarik patient capital dari diaspora. Berbeda dengan investasi spekulatif jangka pendek, diaspora cenderung memiliki ikatan emosional yang mendorong investasi jangka panjang dan berorientasi pembangunan.

Ketiga, penguatan posisi Indonesia dalam percaturan global. Negara-negara seperti India dan Tiongkok telah lama memanfaatkan diaspora sebagai instrumen diplomasi ekonomi dan pengaruh global. GCI menunjukkan bahwa Indonesia mulai bergerak ke arah yang sama—membangun “jejaring kebangsaan” yang melampaui batas teritorial.

Catatan Kritis: Antara Peluang dan Kehati-hatian

Namun, optimisme terhadap GCI tidak boleh mengabaikan sejumlah risiko.
Pertama, potensi ketimpangan akses antara diaspora berkapital tinggi dan masyarakat lokal.
Jika tidak diatur dengan baik, GCI bisa dipersepsikan sebagai “karpet merah” bagi kelompok tertentu.

Kedua, disharmoni regulasi antara rezim keimigrasian dan ketenagakerjaan.
Fakta bahwa pemegang GCI tetap membutuhkan izin kerja menunjukkan adanya fragmentasi kebijakan yang dapat mengurangi daya tarik program ini.

Ketiga, aspek kedaulatan dan sensitivitas politik.

Di negara yang masih memegang teguh prinsip kewarganegaraan tunggal, kebijakan seperti GCI harus dikelola dengan narasi yang tepat agar tidak memicu resistensi publik.

Penutup

GCI pada dasarnya adalah kompromi cerdas: ia tidak mengubah doktrin kewarganegaraan, tetapi memperluas makna keanggotaan dalam bangsa. Bagi diaspora dan anak perkawinan campuran, ini adalah pintu kembali—bukan secara simbolik, tetapi secara nyata.

Dalam perspektif Asta Cita, GCI bisa menjadi instrumen strategis untuk memperkuat SDM, menarik investasi, dan memperluas pengaruh global Indonesia.
Namun, seperti semua kebijakan inovatif, keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh desain, tetapi oleh konsistensi implementasi dan keberanian melakukan penyempurnaan.

Jika dikelola dengan tepat, GCI bukan sekadar kebijakan imigrasi. Ia bisa menjadi fondasi bagi redefinisi kebangsaan Indonesia di era global: lebih inklusif, lebih strategis, dan tetap berakar pada kepentingan nasional.

Penulis adalah Penulis adalah Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan