Jakarta-Menkumham (Menteri Hukum dan HAM) RI Yasonna H. Laoly melantik sejumlah pejabat di beberapa Kanwil Kemenkumham di Indonesia sebagai anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta, Rabu (3/5/2023).
Salah satu yang ikut dilantik yakni
Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat (Sulbar) Parlindungan dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rahendro Jati.
“Pelantikan ini merupakan salah satu amanah yang harus kami jalankan sebaik-baiknya, dalam memaksimalkan kinerja para Notaris khususnya di Sulawesi Barat,” ujar Parlindungan.
Sebagai anggota MPWN dan MKNW, lanjutnya, tugas yang diemban memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan, sehingga tugas dan tanggung jawab para notaris benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Sementara itu, Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan, notaris memilki peran penting untuk ikut melakukan pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).
“Untuk itu, Notaris di Indonesia dalam hukum keperdataan diwajibkan untuk melakukan pelaporan pada setiap hal yang mencurigakan,” tegas Yasonna.
Yasonna menilai pencegahan TPPU dan TPPT belum terimplementasi secara maksimal, sehingga diperlukan adanya MPWN dan MKNW untuk dapat mengatur dan mengawas kinerja seluruh notaris.
“MPWN dan MKNW sebagai kaki tangan Menteri Hukum dan HAM melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris,” imbuhnya.
Yasonna menambahkan, dengan jumlah notaris yang banyak, akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan berpotensi menghilangkan kepercayaan masyarakat.
“Sehingga diperlukan adanya notaris yang memiliki harkat dan martabat, dengan bertindak profesional dalam menjaga marwah dan diri,” pungkasnya. (Magfi)
