Jakarta– Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meminta angka penurunan stunting di Indonesia bisa melebihi 10%. Hal ini diungkapkan saat menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) Tingkat Menteri untuk Percepatan Penurunan _Stunting_ (PPS) Triwulan I Tahun Anggaran 2023, di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat, Kamis (25/05/2023).
“Jadi, kalau kita mengacu pada 2,8 persen per tahun, kalau biasa-biasa saja [intervensinya], berarti kita hanya bisa 5 persen lebih. Padahal, mestinya kita menurunkan 7,6 persen. Jadi, 2024 hanya 16 persen, tidak sampai 14 persen. Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah,” tegas Wapres.
Sejauh ini, Pemerintah terus berupaya menurunkan prevalensi stunting ke angka 14 persen pada 2024. Tercatat, angka stunting pada 2022 sebesar 21,6 persen. Angka tersebut sudah mengalami penurunan sebesar 2,8 persen dari sebelumnya sebesar 24,4 persen pada 2021. Namun, untuk mencapai target tersisa sebesar 7,6 persen dalam waktu kurang dari dua tahun ini, diperlukan intervensi strategis.
Lebih jauh, Wapres meminta, kabupaten-kabupaten yang berhasil menurunkan angka _stunting_ hingga lebih dari 10 persen dapat dijadikan model. Ia pun memaparkan kabupaten tersebut beserta pencapaiannya, seperti Pidie (11,5 persen), Nagan Raya (13,8 persen), Mandailing Natal (13,5 persen), Simalungun (10,6 persen), Langkat (12,9 persen), Fakfak (10 persen), Nias Barat (11 persen), Lampung Selatan (15,9 persen), dan Solok (15,9 persen).
Di sisi lain, Wapres mengharapkan, ada kebijakan khusus bagi daerah-daerah yang angka stunting-nya justru meningkat, yaitu Sulawesi Barat, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Kalimantan Timur (Kaltim). Kebijakan ini terkait alokasi anggaran secara tepat sasaran bagi program PPS.
“Karena ini masalah prioritas dan masalah yang Presiden sendiri sudah bilang bahwa 14 persen. Jadi, ini harus dicapai. Karena itu, dengan segala cara, salah satunya adalah anggarannya harus tepat sasaran,” tegasnya. (Ina)
