Makassar-Tim Penilai Mandiri (TPM) dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I melakukan verifikasi lapangan di Rutan Kelas IIB Jeneponto dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa dan Rabu, 22-23 Oktober 2024.
Di hadapan TPM Itjen, baik Kalapas Makassar maupun Karutan Jeneponto, bersama tim Zona Integritas (ZI) masing-masing, memastikan bahwa pelayanan publik di unit mereka telah berjalan dengan baik. Mereka mendampingi tim TPM berkeliling untuk memantau seluruh fasilitas layanan dan program inovatif yang telah dilaksanakan di kedua UPT tersebut.
Inspektur Wilayah III Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Iwan Santoso, turut hadir memantau langsung proses verifikasi lapangan yang dilakukan oleh TPM Itjen Kemenkumham. Iwan juga secara khusus mengamati seluruh proses layanan di Lapas Makassar. Menurutnya, layanan di Lapas Makassar sudah sangat baik, dengan alur pelayanan yang jelas terpajang di ruang layanan, serta fasilitas yang memadai.
“Pelaksanaan inovasi layanan publik juga telah berjalan dengan baik dan banyak pengunjung yang sudah merasakan manfaatnya,” ujar Iwan.
Hal serupa dirasakan oleh TPM Itjen Kemenkumham saat melakukan verifikasi di Rutan Jeneponto. “Semua layanan berjalan dengan baik, disertai dengan inovasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata David, perwakilan TPM yang melakukan verifikasi lapangan.
TPM mencatat bahwa kedua UPT tersebut telah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Semangat yang ditunjukkan oleh Kalapas dan Karutan, beserta timnya, terlihat dalam pelayanan publik yang berjalan dengan optimal. Verifikasi lapangan ini mencakup pengecekan inovasi, proses layanan, serta fasilitas yang tersedia di Lapas dan Rutan untuk memastikan kesesuaian dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan serta data dukung yang disampaikan sebelumnya.
Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, Taufiqurrakhman, mengapresiasi kedatangan Inspektur Wilayah III, Iwan Santoso, bersama TPM yang melakukan verifikasi lapangan pada empat satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulsel, yaitu Lapas Makassar, Rutan Jeneponto, Rutan Watansoppeng, dan Bapas Palopo.
Taufiqurrakhman menyatakan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan bukanlah sekadar program formalitas, melainkan kewajiban bagi seluruh unit kerja. “Yang dikejar bukan semata predikat WBK dan WBBM, tetapi bagaimana seluruh unit kerja mampu mengimplementasikan nilai-nilai Kemenkumham dan reformasi birokrasi dalam pelaksanaan tugasnya,” tegasnya.
Taufiqurrakhman berharap bahwa keempat satuan kerja yang diverifikasi tersebut layak untuk meraih predikat WBK tahun ini. “Semoga Lapas Makassar, Rutan Jeneponto, Rutan Watansoppeng, dan Bapas Palopo memperoleh predikat WBK,” harapnya. (Sal)
