Makassar-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) mengikuti Sosialisasi Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Kepmenkumham) No M.HH-11.HH.04.05 Tahun 2023 tentang Manajemen Kehumasan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) secara daring pada Selasa (11/06/2024).
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama (Biro Hukerma) Sekretariat Jenderal (Setjen), Hantor Situmorang. Dalam sambutannya, Hantor menekankan pentingnya peran kehumasan dalam membangun citra positif Kemenkumham di mata masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa sosialisasi Kepmenkumham tentang Manajemen Kehumasan merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Kemenkumham untuk memastikan setiap unit kerja memiliki standar yang sama dalam mengelola informasi dan berkomunikasi dengan publik.
“Manajemen kehumasan yang efektif adalah kunci dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas di setiap lini layanan yang kita berikan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan setiap bagian dari Kemenkumham dapat memberikan kontribusi positif dalam membangun citra Kementerian yang profesional dan terpercaya,” ujar Hantor.
Hantor juga meminta kepada para peserta kehumasan untuk terus melakukan komunikasi dua arah, dimulai dari menyampaikan informasi kepada masyarakat hingga memberikan tanggapan dari masyarakat melalui berbagai sarana komunikasi, dengan tetap berpedoman pada Kepmenkumham tersebut.
Mengakhiri sambutannya, Hantor mengutip pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Komjen Pol Andap Budhi Revianto: “Humas tidak memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa humas, pertempuran tidak akan dimenangkan.” Melalui pesan ini, Hantor mengajak seluruh peserta untuk memperbaiki hal-hal yang negatif demi mewujudkan citra positif Kemenkumham di hadapan publik.
Usai pembukaan, materi disampaikan oleh Tubagus Efif Faturahman, Pranata Humas Ahli Madya Biro Hukerma Setjen. Tubagus menyampaikan materi mulai dari cara mengelola informasi yang akurat dan tepat waktu, hingga teknik dalam menangani krisis komunikasi yang mungkin timbul di kemudian hari.
“Kepmenkumham tentang Manajemen Kehumasan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) di lingkungan Kemenkumham,” jelas Tubagus.
Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Liberti Sitinjak berharap jajaran kehumasan di Kanwil dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat mempedomani Kepmenkumham tersebut dalam menyusun dan menyebarkan informasi positif serta mencerahkan bagi publik.
“Hal ini nantinya akan berpengaruh pada peningkatan publikasi positif yang mendukung terciptanya citra dan reputasi positif Kemenkumham,” ungkap Liberti.
Adapun peserta yang mengikuti kegiatan ini yaitu Pranata Humas Ahli Muda Ahmad Mile, Pranata Humas Ahli Pertama Daniel Orlando, dan jajaran pelaksana kehumasan di UPT se-Sulsel. (Sal)
