Jakarta – Empat kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara berhasil meraih penghargaan Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam acara puncak peringatan Hari HAM Sedunia 2024. Penghargaan ini diraih oleh Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Barat, dan Kabupaten Pulau Morotai.
Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pigai, menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah daerah beserta seluruh pihak yang berkontribusi dalam mendukung kepedulian terhadap HAM. Menurutnya, strategi pembangunan nasional yang berlandaskan HAM telah disusun, di mana Presiden RI menempatkan HAM sebagai prioritas utama dalam Asta Cita.
“Ini menunjukkan bahwa HAM adalah titik temu antara nilai fundamental bangsa dan perilaku kehidupan bermasyarakat,” ujar Natalius dalam pidatonya pada puncak acara peringatan Hari HAM Sedunia di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa malam (10/12).
Sementara itu, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu serta menegakkan dan menghormati nilai-nilai HAM di masa kini dan mendatang.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, Andi Taletting Langi, juga memberikan ucapan selamat kepada empat pemerintah daerah yang menerima penghargaan tersebut. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan Kanwil Kemenkumham Malut dalam mewujudkan kepedulian terhadap HAM.
“Selamat kepada Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Barat, dan Pulau Morotai atas penghargaan Peduli HAM ini. Penghargaan ini mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pihak, termasuk Kemenkumham Malut,” ujar Andi Taletting Langi, Rabu (11/12).
Ia juga menjelaskan bahwa predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM).
“Sinergi dan kolaborasi semua pihak dalam P5HAM sangat penting. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah lainnya untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap HAM,” tambahnya.
Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Maluku Utara, Burhani Hadad, turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang meraih predikat KKP HAM. Ia juga mendorong pemerintah daerah lainnya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan dan data dukung P5HAM.
“Penghargaan ini adalah wujud nyata komitmen dan sinergi antara Kanwil Kemenkumham Malut dengan pemerintah daerah. Semoga ini terus kita perjuangkan bersama demi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” tutupnya. (Sal)
