Mamuju-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat (Kanwil Kemenkumham Sulbar) melaksanakan koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Barat terkait persiapan Pemilu dan Pilkada 2024 di Lapas dan Rutan, kemarin.
Koordinasi yang dipimpin Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat Robianto didampingi Kabid Pembinaan dan Kasubbid Pembinaan, Kerjasama dan TI, disambut hangat oleh Kepala Divisi Rendatin Asriani beserta jajaran.
Robianto menyampaikan beberapa persoalan terkait persiapan Pemilu dan Pilkada, yakni semakin bertambahnya warga binaan berarti bertambahnya kebutuhan surat suara pada Lapas/Rutan di Sulawesi Barat.
“Lapas dan Rutan termasuk ke dalam TPS lokasi khusus, yang memiliki juga kekhususan, menjelang pemilu ini ada tambah kurang yang masuk dalam DPK (Daftar Pemilih Khusus) yang bukan Warga Sulbar dan belum masuk daftar Pemilih Tetap (DPT) ada kemungkinan tidak bisa memilih,” ujarnya.
Melalui koordinasi ini, Robianto juga meminta kepada para Kepala UPT Pemasyarakatan agar menyosialisasikan tentang DPK yang tidak mempunyai hak pilih.
Secara terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Marasidin mendukung jajarannya dalam mengupayakan Pemilu 2024 yang berjalan dengan baik dan lancar.
“Sebagai salah satu komitmen Kemenkumham dalam berkontribusi mensukseskan Pemilu 2024,” pungkasnya. (Sal)
