Timor Tengah Selatan-Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Transformasi Digital, Fajar B.S. Lase mendatangi DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kamis (21/4/2022).
Fajar Lase didampingi Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone, Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan, Yunus P.S. Bureni, serta jajaran Rutan Kelas IIB Soe diterima langsung Ketua DPRD TTS, Marcu Buana Mbau.
Kunjungan ini masih dalam rangkaian kegiatan Penguatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kanwil Kemenkumham NTT.
Fajar Lase menyampaikan apresiasi atas sinergitas antara Pemda dan DPRD TTS dengan Kanwil Kemenkumham NTT yang terjalin sangat baik. Ucapan terima kasih pun disampaikan kepada Pemda dan DPRD TTS karena telah banyak membantu Satker Kemenkumham di bawah Kanwil NTT.
“Kita menyadari sekali bahwa pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham sangat terbatas untuk bisa melengkapi sarana dan prasarana. Terima kasih kepada Pemda yang telah membantu memenuhi kebutuhan Satker,” ujarnya.
Menurut Fajar Lase, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly saat ini terus mengingatkan jajaran Kemenkumham agar mendukung pemerintah pusat untuk menggeliatkan UMKM. Pasalnya, UMKM-lah yang kini menopang perekonomian bangsa karena lebih dari 110 juta masyarakat hidup dari sektor tersebut.
Jajaran Kemenkumham di NTT pun telah diberikan pengarahan agar terus menggali potensi daerah. Salah satunya dengan membantu Pemda untuk membuat regulasi turunan dari pusat sebagai rujukan untuk menumbuhkembangkan UMKM. Termasuk mendorong pendaftaran kekayaan intelektual (KI) sehingga dapat memunculkan kreativitas-kreativitas baru, khususnya di kalangan generasi muda sebagai modal untuk mereka berkembang.
“Kami berterima kasih dan bersyukur Pemda bisa melihat dan menangkap peluang-peluang ini dengan cepat. Kami berharap potensi ekonomi baru akan muncul nantinya,” jelasnya.
Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone mengatakan, antara Kanwil dengan Pemda dan DPRD TTS memiliki hubungan kemitraan yang sangat harmonis. Kanwil NTT selalu dilibatkan dalam setiap tahapan penyusunan produk hukum daerah mulai dari penyusunan Propemperda, Naskah Akademik, hingga proses pengharmonisasian.
Saat ini, tengah dilakukan pembahasan bersama terkait Perda Pelindungan KI dan Perda tentang Bantuan Hukum bagi Orang Miskin. Pemda dan DPRD setempat juga memberikan dukungan luar biasa kepada Satker di Kabupaten TTS yakni Rutan Kelas IIB Soe. Selain itu, telah mengalokasikan anggaran untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
“Kami selalu berdiskusi dengan DPRD dalam rangka menyusun regulasi dan kebijakan untuk mengatasi isu-isu kemanusian, pendidikan, kesehatan dan termasuk kelompok-kelompok rentan,” ujarnya.
Marciana menambahkan, pihaknya kini fokus melaksanakan penataan regulasi terkait Omnibus Law dan pemberdayaan UMKM. Berkaitan dengan pemberdayaan UMKM, Kanwil NTT telah menjalin kerjasama dengan Bank NTT untuk membantu UMKM berbadan hukum melalui pendaftaran perseroan perorangan.
Selain itu, bersama dengan Dekranasda juga mendorong perlindungan KI komunal khususnya Indikasi Geografis tenun ikat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Oleh karena itu, kami sangat berterima kasih karena DPRD sudah menginisiasi penyusunan Perda tentang Pelindungan KI,” terangnya.
Ketua DPRD TTS, Marcu Buana Mbau menyampaikan terima kasih lantaran Kemenkumham khususnya Kanwil NTT selalu mendampingi proses legislasi di DPRD TTS. Pihaknya selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kanwil setiap kali ada rencana untuk menyusun Perda. Dengan harapan, Perda yang dihasilkan nantinya berkualitas serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten TTS. Mengingat, Kabupaten TTS saat ini tengah berjuang mengatasi kemiskinan dan stunting. Antaralain dengan mengembangkan UMKM serta melindungi kekayaan alam dan intelektual untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kondisi disini kita banyak mengalami kendala untuk mengembangkan UMKM, mulai dari kendala modal, aturan dan lain-lain. Karena itu kami mohon terus ada kolaborasi dengan Kemenkumham, kira-kira apa yang perlu kita buat untuk meningkatkan kesejahteraan, menumbuhkan ekonomi, serta mengurangi angka stunting dan kemiskinan,” paparnya. (Sal)
