Majene-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene.
Kunjungan yang dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulbar, Hidayat Yasin, ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi terkait layanan-layanan hukum yang ada di Majene, serta mendiskusikan peningkatan kinerja di wilayah tersebut.
Rombongan Kanwil Kemenkumham Sulbar disambut oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Majene, Mustamin, serta Kepala Bagian Hukum, Fauzan, beserta jajaran. Pada kesempatan ini, Hidayat memperkenalkan diri sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang baru menjabat, sekaligus melakukan kunjungan perdananya ke Pemkab Majene.
Dalam audiensi tersebut, Hidayat memaparkan berbagai layanan yang disediakan oleh Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, seperti program Desa Sadar Hukum, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Bantuan Hukum, P2HAM (Pusat Pengembangan Hak Asasi Manusia), One Village One Brand, hingga pembentukan peraturan desa dan kabupaten.
Selain itu, Hidayat juga menyampaikan capaian kinerja Kanwil Kemenkumham Sulbar di Kabupaten Majene hingga Triwulan IV tahun 2024. Ia menambahkan, Kanwil Kemenkumham Sulbar telah merencanakan program terpadu di salah satu desa di Majene untuk awal tahun 2025.
Asisten I Pemkab Majene, Mustamin, mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama dari Kanwil Kemenkumham Sulbar, khususnya dalam kegiatan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan. Ia juga menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi dalam kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham beberapa bulan lalu di Majene, serta solusi yang diharapkan dapat diterapkan ke depannya.
Kegiatan Kanwil Kemenkumham Sulbar juga disebut telah memberikan manfaat besar bagi pelaku UMKM di Majene dan mendorong pengembangan usaha kecil di daerah tersebut.
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum, Fauzan, mengharapkan adanya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terakreditasi di Majene. Menurutnya, selama beberapa tahun terakhir, belum ada LBH terakreditasi di kabupaten tersebut.
Ahmadi, perwakilan dari Kanwil Kemenkumham Sulbar, menjelaskan bahwa ada satu LBH yang mencoba mendaftar untuk verifikasi pemberi bantuan hukum pada tahun ini, namun belum lolos akreditasi. Ia berharap Bagian Hukum Pemkab Majene dapat menginventarisir LBH yang ada di daerah, serta mendorong LBH yang telah mendaftar untuk lebih aktif dalam menangani kasus-kasus hukum, agar dapat terakreditasi pada periode pendaftaran berikutnya.
Diharapkan, melalui audiensi ini, sinergi antara Kanwil Kemenkumham Sulbar dan Pemkab Majene akan semakin baik, sehingga mampu memberikan pelayanan hukum yang lebih optimal kepada masyarakat. (Sal)
