New York-Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi sudah menyampaikan pernyataan dalam Debat Umum Sidang Pleno ke-67, Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berlangsung di Amerika Serikat, pada Kamis (20/5/2021) malam waktu Jakarta.
Sidang Pleno ke-67 tersebut, membahas 37 agenda mengenai situasi di Timur Tengah dan agenda 38 mengenai isu Palestina.
Dalam pernyataan pembukaan, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI), Retno Marsudi menyampaikan kehadirannya di Markas Besar PBB. Demi kemanusiaan, demi keadilan masyarakat Palestina, juga untuk menyerukan penghentian kekerasan dan gencatan senjata. Demi menyelamatkan nyawa mereka yang tidak bersalah termasuk perempuan dan anak-anak.
“Pendudukan dan agresi terus-menerus yang dilakukan Israel tidak hanya harus dikecam, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional,” ungkap Menlu RI, Retno Marsudi di hadapan negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang dilansir dari situs kemlu.go.id, Jumat (21/5/2021).
“PBB harus segera mengambil tindakan nyata!” ujarnya lagi, dalam sidang diselenggarakan secara fisik pertama dihadiri oleh sejumlah Menteri Luar Negeri tersebut.
Dalam pertemuan yang dihadiri sebanyak 11 pejabat tingkat Menteri, Di antaranya adalah Palestina, Indonesia, Turki, Pakistan, Arab Saudi, Qatar, Yordania, Kuwait, Maldives, Aljeria, dan Tunisia.
Retno Marsudi menyampaikan, bahwa diperlukan kehadiran internasional atau international presence di Al-Quds. Supaya memantau dan memastikan keselamatan rakyat Palestina. Kehadiran internasional tersebut juga bertujuan untuk melindungi status Al-Haram Al-Sharif sebagai tempat suci tiga agama.
Indonesia menyerukan tiga langkah dilakukan oleh PBB untuk mencegah terulangnya kebrutalan Israel di kemudian hari.
“Sidang Majelis Umum PBB perlu mendesak segera dilakukannya gencatan senjata yang berkelanjutan dan sepenuhnya dihormati. Segala cara harus ditempuh untuk meredakan situasi secepatnya, dan kami mendukung upaya Sekjen PBB terkait hal tersebut,” ungkap Retno menyerukan langkah pertama harus dilakukan oleh PBB.
Langkah kedua yang diserukan Indonesia adalah memastikan akses bantuan kemanusiaan dan perlindungan warga sipil. Majelis Umum PBB bersama dengan badan-badan PBB lainnya perlu meningkatkan upaya menyediakan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina yang terdampak.
“PBB harus mendesak Israel membuka dan membolehkan akses pengiriman bantuan kemanusiaan, termasuk di Gaza yang telah dikepung selama lebih dari 13 tahun,” ucap Menteri Retno Marsudi tegas.
Langkah ketiga adalah mendorong dilangsungkannya negosiasi multilateral yang kredibel berdasarkan parameter disepakati secara internasional mencapai solusi dua-negara.
“Kita harus menghentikan upaya sistemik kekuatan penjajah Israel yang bisa jadi tidak akan menyisakan apapun untuk dinegosiasikan. Jangan sampai rakyat Palestina tidak lagi punya pilihan selain menerima ketidakadilan sepanjang hidup mereka, “ucap Retno Marsudi tegas.
Lebih lanjut, dunia harus memberikan dukungan bagi kemerdekaan Palestina dan melawan ketidakadilan. Supaya seluruh dunia harus bersatu memperjuangkan keadilan bagi Palestina dan diakhirinya pendudukan ilegal oleh Israel.
“Hari ini kita menyelenggarakan pertemuan ini untuk satu tujuan, yaitu memastikan keadilan bagi rakyat Palestina. Pertemuan ini akan dilihat sebagai ujian bagi multilateralisme. Kita harus tetap berkomitmen dan bersatu dalam upaya melawan aksi ilegal Israel demi mengakhiri pendudukan di Palestina,” tutur Menlu RI, Retno Marsudi.
Selain Sekjen PBB, dari data daftar pembicara setidaknya terdapat 103 negara dan organisasi internasional yang menyampaikan pernyataan nasionalnya dalam Debat Umum Sidang Pleno, Majelis Umum PBB.
Dalam pertemuan tersebut, Sekjen PBB serukan segera dilakukan gencatan senjata khususnya di jalur Gaza. Sekjen sampaikan kesedihan yang mendalam terhadap rusaknya infrastruktur dasar di Gaza dan kepedihan yang dihadapi anak-anak.
Menlu RI, Retno Marsudi juga menyerukan, supaya Sekjen PBB juga menggarisbawahi pentingnya terus mempertahankan status quo Yerussalem.
“Pembangunan pemukiman illegal, pengusiran, dan perobohan rumah bertentangan dengan international humanitarian law dan Hak Asasi Manusia,” ujarnya dalam Majelis Umum PBB di New York.
Dalam beberapa hari ke depan, Menlu Retno juga akan melakukan serangkaian pertemuan bilateral untuk menggalang dukungan internasional bagi Palestina. (Juan)
