Jakarta-Pemerintah memutuskan sebanyak 70 persen hunian ASN, TNI, dan Polri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Ibu Kota Nisantara (IKN) adalah rumah dinas milik negara yang tidak diperjualbelikan. Hal tersebut dipaparkannya dalam Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Progres Pembangunan Hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu (12/3/2023), di Istana Merdeka, Jakarta.
“Ini sejalan juga dengan Perpres 63 (Tahun 2022), tujuannya adalah bahwa ASN maupun petugas dari hankam yang bekerja di sana akan selalu ada pembaharuan. Itu tidak akan menjadi, KIPP itu kota yang ditinggali oleh para pensiunan dan ASN-ASN baru tidak tinggal di tempat yang jauh, jadi akan selalu dekat dengan tempat bekerja. Sebanyak 30 persen itu bisa dimiliki oleh ASN maupun hankam atau masyarakat umum. Ini sudah kami atur dan kita akan mulai membuka nanti setelah ada infrastrukturnya siap, beserta sarana prasarana yang layak, yang diperlukan oleh warga untuk tinggal antara lain adalah sekolah,” ujar Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe seperti dilansir setkab.go.id.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan hunian untuk ASN, TNI, dan Polri di IKN tidak hanya dalam bentuk vertikal tetapi juga rumah tapak.
“Untuk ASN rumah bukan hanya rumah vertikal, dalam hal ini apartemen, tetapi juga rumah tapak. Dan rumah tapak itu bisa, sekali lagi saya ingin mengatakan, bisa dimiliki. Demikian juga dengan apartemen bisa dimiliki, cuma posisinya 70 persen akan tetap menjadi milik negara dan 30 persen ditawarkan kepada ASN dan TNI-Polri,” ujar Suharso.
Pembangunan hunian ASN, TNI, dan Polri tersebut telah berjalan sesuai dengan tahapan perencanaan dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Adapun jumlah aparatur negara yang akan menghuni IKN mencapai 16.990 orang terdiri dari 11.200-an ASN dan 5.700-an adalah dari TNI dan Polri. Dan Polri sekitar 1600-an, sisanya adalah 3.000 lebih adalah TNI.
Adapun Progres pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 26 persen meliputi infrastruktur air minum, sanitasi, jalan, gedung pemerintahan, dan perumahan. Di IKN juga akan dibangun sejumlah sarana dan prasarana lainnya, seperti sarana pendidikan dan fasilitas kesehatan.
“Untuk pendidikan ini juga ada arahan dari Bapak Presiden untuk mempercepat pembangunan sekolah-sekolah di mana akan diberikan, baik untuk swasta maupun yang sekolah negeri, bantuan-bantuan dalam rangka mengakselerasi penyelenggaraan sekolah unggul yang akan berada di IKN,” kata Dhony.
Sementara untuk bidang kesehatan, lanjut Dhony, Presiden Jokowi menekankan agar di IKN dibangun fasilitas kesehatan berskala internasional.
“Ada beberapa rumah sakit yang sudah berminat dan segera akan kita umumkan, mudah-mudahan di bulan Mei sudah ada yang terpilih, yang sesuai arahan Pak Presiden, ini rumah sakit unggul yang harus ada kerja sama dengan internasional,” tandasnya. (Ina)
