Samarinda-Rutan Kelas IIA Samarinda mengikuti Pembinaan Pengelolaan Perbendaharaan Tahun 2024,Tindak Lanjut Temuan BPK dan Itjen di Aula Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (7/3/2024).
Hadir dari Rutan Samarinda yakni Pengelola Kepegawaian Syamsir Wardhani dan Bendahara Petra Silvia Devi.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Divisi Imigrasi Kemenkumham Kaltim. Dalam sambutannya, dia meminta para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan dapat merealisasikan di satuan kerja masing-masing.
Selanjutnya kegiatan diisi oleh pemateri dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kalimantan Timur. Materi yang disampaikan tentang penyerapan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim dan Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham Kaltim, di mana Kanwil Kemenkumham Kaltim termasuk dalam 10 besar PAGU terbanyak. Dan Belanja Modal yang paling diperhatikan jika belanja dibawah Rp200 juta maka harus selesai maksimal pada Triwulan I. Dan disampaikan nilai IKPA akan terus turun selama tidak merealisasikan belanja modal tersebut.
“Untuk belanja modal di bawah 200 juta maka wajib diselesaikan di Triwulan I, Karena akan mempengaruhi nilai IKPA” Ujar Kasi PP I D Ali Akbar. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab antara peserta.
Selanjutnya materi dari Biro Keuangan Setjen Kemenkumham RI. Dalam paparannya, disampaikan tata cara pembayaran perjalanan dinas dalam negeri sebagai berikut :
– Daftar nominatif beserta data dukung 10 hari sebelum tanggal pelaksanaan;
– Biaya transport pegawai dibayarkan dengan biaya riil;
– Biaya penginapan dibayarkan sebanyak 30% dari hotel di tempat tujuan jika tidak memiliki nota atau bukti pembayaran.
Di tempat terpisah, Karutan Samarinda Jul Herry Siburian menyampaikan, dengan kegiatan ini, diharapkan para PPK/Bendahara/Pengelola Keuangan dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik dan terhindar dari permasalahan hukum.
“Diharapkan dengan kegiatan ini, pengelolaan keuangan di lingkungan Rutan Kelas IIA Samarinda dan satuan kerja lainnya di bawah Kanwil Kemenkumham Kaltim dapat semakin baik dan akuntabel,” imbuhnya. (Sal)
